Berita Banjarmasin

Bawaslu Kalsel Jatuhkan Hukuman pada Dua Caleg Ini, Ini Kesalahan yang Dibuatnya

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Majelis Sidang memberikan sanksi administrasi berupa teguran

Bawaslu Kalsel Jatuhkan Hukuman pada Dua Caleg Ini, Ini Kesalahan yang Dibuatnya
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Suasana sidang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (18/2/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Majelis Sidang memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada dua Calon Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan Kalsel peserta Pemilu 2019.

Mereka adalah Caleg DPR RI dari Partai Gerindra, H Aulia Oktafiandi dan Caleg DPRD Provinsi Kalsel dari Partai Hanura, Hj Rizki Niras Anggraini.

Keputusan sidang dibacakan oleh Ketua Majelis, Iwan Setiawan di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Kalsel yang diselenggarakan terbuka, Senin (18/2/2019).

Hal ini tertuang dalam Putusan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor Registrasi 001/ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/I/2019.

Artinya, kedua Caleg tersebut menurut Majelis Persidangan terbukti melakukan pelanggaran administratif.

Baca: Pikap Vs Satu Keluarga Naik Motor, Anak Meninggal Dunia di TKP, Ibu & Bapaknya Kritis di Rumah Sakit

Baca: Kunjungi Wisata Pasca Tambang Tanahlaut, Mahasiswa Kehutanan ULM Temukan Goa Aneh Berornamen Ungu

Baca: Ditangkap Saat Ditempat Biliar, Petugas Polda Kalsel Temukan Sabu dan Sejumlah Uang

Baca: Ini Harga Pulpen Jokowi yang Dicurigai Alat Bantu di Debat Capres Pilpres 2019 Lawan Prabowo

Sedangkan Caleg terlapor lainnya yaitu Caleg DPR RI dari Partai Gerindra H Syaiful Rasyid diputuskan tidak melakukan pelanggaran administrasi, karena tidak terbukti mengikuti kegiatan kampanye di lokasi dan pada waktu yang dilaporkan oleh pelapor.

Sebelumnya ketiga Caleg dan dua orang tim sukses dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) karena diduga melakukan pelanggaran administrasi yaitu merubah lokasi kampanye tanpa pemberitahuan kepada Panwaslu dan Bawaslu serta pihak Kepolisian setempat.

Dimana pada pemberitahuan awal kegiatan kampanye dan sosialisasi dilaksanakan di Gedung Pertemuan Desa Awang Baru, namun dipindah dan dilaksanakan di SDN Awang Baru, HST pada Jumat (18/1/2019).

Sedangkan bagi kedua terlapor yang merupakan tim sukses Caleg terlapor selain diberikan teguran tertulis, juga diperintahkan untuk lakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pada Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Iwan, keputusan Majelis Sidang diputuskan dengan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan memperhatikan Peraturan Bawaslu RI nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administratif Pemilu.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved