Berita Banjarmasin

Faktor ini Menyebabkan Rumah Sakit Berpikir Dua Kali Menggandeng Pihak Ketiga

Keterlambatan pembayaran tagihan pelayanan pasien JKN oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit bukan menjadi hal baru, bahkan terjadi di banyak daerah

Faktor ini Menyebabkan Rumah Sakit Berpikir Dua Kali Menggandeng Pihak Ketiga
BPost Cetak
Blitz edisi cetak Senin (18/2/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Keterlambatan pembayaran tagihan pelayanan pasien JKN oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit bukan menjadi hal baru, bahkan terjadi di banyak daerah termasuk di Kalsel.

Beberapa alternatif seperti jasa keuangan pihak ketiga melalui mekanisme Supply Chain Financing (SCF) sebenarnya bisa mengalihkan beban keterlambatan pembayaran dari rumah sakit ke pihak ketiga.

Namun menurut Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Hariyanto, ada beberapa hal yang diduga menimbulkan kegamangan rumah sakit memanfaatkan program tersebut.

Di antaranya soal beban bunga, yang walaupun relatif jauh lebih ringan dibanding beban menunggu pembayaran dari BPJS Kesehatan yang bisa memakan waktu bulanan, namun dinilai tetap membuat pihak rumah sakit berpikir dua kali.

Baca: Intan Kasat Mata dan Penghuni Suku Biaju di Sumur Tua Kampung Batuah Banjarbaru

Baca: Keanehan Kabar Ahok BTP dan Puput Nastiti Devi Telah Menikah Diungkap Ketua RT, Sang Ayah Sakit?

Baca: Nikita Mirzani Ikut Bongkar Kekejaman Mbak Vera, Mantan Manajer Artis Olga dan Billy Syahputra

Baca: Buka-bukaan Cakra Khan Soal Kabar Syahrini dan Mantan Luna Maya, Reino Barack Akan Menikah

Karena menurut Hariyanto, memang dalam APBD baik dari anggaran APBD maupun BLUD belum mengalokasikan anggaran untuk beban bunga.

"Saran saya kepada Kemendagri agar dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD mencantumkan klausul tentang anggaran belanja untuk pembayaran beban bunga pada RSUD atau RSK," kata Hariyanto.

Dengan demikian, maka akan mengurangi pertimbangan rumah sakit memanfaatkan program tersebut.

Perwakilan Rakyat lainnya dari Komisi yang sama di DPRD Provinsi Kalsel, M Lutfi Syaifuddin menyatakan program SCF lebih cocok diterapkan pada rumah sakit swasta yang juga berorientasi pada profit.

Sedangkan bagi RSUD (milik pemerintah) menurutnya kurang tepat karena pada dasarnya RSUD berorientasi pada pelayanan sosial masyarakat yang sudah merupakan tanggung jawab pemerintah.

Karena menurutnya, bagaimanapun program SCF sebagai dana talangan tentu memiliki konsekuensi beban biaya tambahan bagi rumah sakit dan dikhawatirkan berujung pada pengenaan beban tambahan pada pasien.

"Kalau untuk rumah sakit swasta yang profit oriented mungkin ada perhitungan bisnisnya silahkan saja, tapi untuk RSUD saya kurang setuju," kata Lutfi.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved