Berita Banjarmasin

Tunggakan BPJS ke RSUD Ulin Capai Rp 37 Miliar, Penyebabnya Ada Pada Masalah Iuran

Piutang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin terhadap BPJS Kesehatan masih tersisa sebesar Rp 37 miliar hingga Minggu (17/2).

Tunggakan BPJS ke RSUD Ulin Capai Rp 37 Miliar, Penyebabnya Ada Pada Masalah Iuran
BPost Cetak
Blitz edisi cetak Senin (18/2/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Piutang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin terhadap BPJS Kesehatan masih tersisa sebesar Rp 37 miliar hingga Minggu (17/2).

Nilai tersebut merupakan tagihan carry over di Bulan Desember 2018 yang menunggu pembayaran dari BPJS Kesehatan.

Menurut Direktur RSUD Ulin, dr Hj Suciati, tagihan tersebut sudah melalui proses verifikasi dan tinggal menunggu penyelesaian pembayaran.

Namun, karena sudah melewati tenggat waktu pembayaran, RSUD Ulin Banjarmasin akan menerima tambahan pembayaran sebesar satu persen dari tagihan.

Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Dr dr H Bayu Wahyudi membenarkan hal tersebut.

Baca: Nikita Mirzani Ikut Bongkar Kekejaman Mbak Vera, Mantan Manajer Artis Olga dan Billy Syahputra

Baca: Buka-bukaan Cakra Khan Soal Kabar Syahrini dan Mantan Luna Maya, Reino Barack Akan Menikah

Baca: Curhat Istri SBY, Ani Yudhoyono yang Sakit Kanker Darah, Ibu AHY Ungkapkan Rasa Kagetnya

Baca: Pengakuan Warga Melihat Bocah Penunggu Sumur Tua di Kampung Batuah Banjarbaru

Menurut Bayu, sesuai amanat undang-undang, BPJS Kesehatan diwajibkan membayar denda sebesar satu persen tersebut sehingga tidak merugikan pihak rumah sakit.

Bukan menjadi keterlambatan pertama kali, sebelumnya BPJS Kesehatan juga sempat menunggak pembayaran biaya pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap RSUD Ulin Banjarmasin.

Tak hanya di Kalsel, hal ini juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Bayu mengakui ketidaksesuaian antara iuran BPJS Kesehatan yang diterima dengan harga layanan menjadi salah satu penyebab terjadinya tunggakan pembayaran kepada rumah sakit.

Ia mengambil contoh, untuk iuran JKN dengan pelayanan kelas III yang seharusnya Rp 36.000 per orang hanya disetujui pemerintah sebesar Rp 25.500 per orang.

Halaman
12
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved