Berita HSS

Ancaman Sanksinya Jika Telat, Bupati Ingat Kepala SOPD Bayar Tagihan Listrik Diawal Waktu

Bupati Hulu Sungai Selatan H Achmad Fikry mengeluarkan surat edaran tentang Imbauan membayar tagihan listrik di awal waktu.

Ancaman Sanksinya Jika Telat, Bupati Ingat Kepala SOPD Bayar Tagihan Listrik Diawal Waktu
Banjarmasinpost.co.id/Hanani
PLN Kalselteng Area Barabai, saat mengecek perlengkapan pelayanan listrikan di Barabai beberapa waktu lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Bupati Hulu Sungai Selatan H Achmad Fikry mengeluarkan surat edaran tentang Imbauan membayar tagihan listrik di awal waktu.

Imbauan tertanggal 11 Februari lalu itu disosialisasikan kepada kepala SKPD, camat, lurah hingga pambakal ayau kepala desa se Kabupaten HSS.

Pada surat Nomor 500/ 140 / Ekobang dan TU yang ditandatangani Bupati tersebut, Fikry menyampaikan adanya sanksi dari PLN, sebagai konsekuensi jika bayar tagihannya terlambat.

Dijelaskan Bupati HSS, sesuai surat Manager PT PLN (Persero) UP3 Barabai UIW Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Nomor 0052/AGA.01.01/UP3.BRB/2019, tanggal 29 Januari 2019, jajaran pemerintahan kabupaten sampai desa melaksanakan pembayaran rekening listrik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Organisasi Pemerintah Daerah, tepat waktu yaitu tiap tanggal 2 sampai 20 per bulannya.

Selain mengimbau jajaran pmerintah daerah, imbauan tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum.

Baca: KICKOFF! Live Streaming RCTI Timnas U-22 Indonesia vs Vietnam di Semifinal Piala AFF U-22 2019

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming RCTI Timnas U-22 Indonesia vs Vietnam di Piala AFF U-22 2019

Baca: Tayang Perdana, Warga Banjarbaru Berburu Tiket Online Dilan 1991, 1 Maret Harga Tiket Rp 60 Ribu

Adapun sanksi yang diberikan kepada pelanggan yang terlambat membayar rekening listrik, PLN akan melakukan tindakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Tunggakan satu bulan : Bulan H (lewat tanggal 20) dikenakan sanksi pemutusan sementara segel MCB dan dikenakan Biaya Keterlambatan (BK)

Selanjutnya, tunggakan dua bulan : Bulan H+1 (meskipun belum lewat tanggal 20) dikenakan sanksi pemutusan sementara bongkar kWh meter serta pelanggan migrasi ke meter prabayar.

Tunggakan lebih dua bulan : Bulan H+2 (meskipun belum lewat tanggal 20), dikenakan sanksi pemutusan rampung (SR dan APP dibongkar) serta diberhentikan sebagai pelanggan PLN.

Apabila ingin melakukan penyambutan kembali akan diproses sebagai pelanggan baru dan membayar seluruh tunggakan.

Sebelumnya, Manajer UP3 Kandangan, M Iqbal, melakukan kunjungan ke ruang kerja Bupati HSS 20 Februari 2019 lalu. Pada kesempatan itu, Iqbal meminta dukungan Bupati HSS terkait masalah pelunasan tagihan listrik jajaran pemerintahan agar tepat waktu.

Bupati HSS pada kesempatan itu menyatakan, mendukung PNL agar selalu memberikan pelayanan kelistrikan, khususnya bagi masyarakat HSS.

Bupati HSS juga mengimbau masyarakat HSS agar melaksanakan kewajiban, membayar tagilanlistrik tetap waktu. “JIka ada pohon yang mengenai jaringan kabel listrik, mohon pemilik pohon merelakan untuk dipangkas ranting dan dahannya, demi lancarnya pasokan listrik,”kata Bupati. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved