Pencairan THR dan Gaji ke 13

Peraturan Pemerintah Diharapkan Ada Sebelum Pemilu, THR Tetap Dibayar Sebelum Idulfitri

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa THR untuk aparatur sipil negara (ASN) akan dibayarkan pada Mei 2019 sesuai dengan perencanaan.

Peraturan Pemerintah Diharapkan Ada Sebelum Pemilu, THR Tetap Dibayar Sebelum Idulfitri
BPost Cetak
BPost edisi cetak Minggu (24/2/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa THR untuk aparatur sipil negara (ASN) akan dibayarkan pada Mei 2019 sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan keterangan tertulis, Sabtu (23/2), Kemenkeu menyebut THR akan diberikan sebelum Idulfitri tiba.

"Mengingat jadwal libur Idulfitri tahun 2019 dimulai dari 1 sampai 7 Juni 2019, hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah Mei tahun 2019," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wirasakti.

Hanya, Kemenkeu mendorong adanya percepatan pembuatan peraturan pemerintah (PP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) selaku inisiator pemberi THR.

Kemenkeu berharap PP ada sebelum pemilu digelar 17 April.

Baca: Curhatan Syahrini Pada Deddy Corbuzier Rela Tinggalkan Menyanyi Jika Menikah, Dampingi Reino Barack?

Baca: Tangis Ibunda Sandiaga Uno, Mien Uno Saat Jenguk Istri SBY, Ani Yudhoyono yang Sakit Kanker Darah

Baca: 8 Fakta Fela Gadis Indonesia Dilelang Seharga Rp 19 Miliar, Ungkap Alasan Jual Keperawanan

Baca: Suami Belah Perut Istri yang Hamil Tua Viral di Whatsapp & IG, Tetangga Lihat Bayi Keluar dari Luka

Baca: 5 Fakta Menarik Jelang Tayang Film Dilan 1991, Ada Hari dan Taman Dilan hingga Game Dilan di Android

"Diperlukan percepatan dalam proses penyusunan PP tersebut agar penetapannya dapat dilakukan pada April 2019. Dengan demikian, pembayaran THR tahun 2019 diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu, yaitu Mei 2019 sebelum Idulfitri," tulis Nufransa.

Nufransa menambahkan, percepatan ini sebaiknya dilakukan agar memberi waktu yang cukup untuk proses administrasi selanjutnya hingga akhirnya THR dapat disalurkan tepat pada waktunya.

Terkait Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-78/PB/2019, Nufransa menjelaskan, disusun sebagai bentuk koordinasi dengan Kementerian PAN-RB selaku inisiator penyusunan PP.

Harapan agar penetapan PP dilaksanakan sebelum pemilihan presiden bertujuan untuk mendorong percepatan penetapan PP.

Sehingga, tersedia waktu yang cukup untuk proses administrasi selanjutnya hingga terlaksananya pembayaran.

"Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan senantiasa menjunjung nilai profesionalisme dan sinergi termasuk dengan kementerian lain. Hal ini demi meningkatkan kualitas layanan kami kepada masyarakat," ujarnya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved