Berita Banjarmasin

Warga Rantauan Darat Optimis Menangkan di Pengadilan, Pemko Banjarmasin Tak Bisa Perlihatkan Bukti

Hak kepemilikan lahan di Jalan Rantauan Darat nampaknya masih dipertanyakan. Keraguan kepemilikan muncul pula pada pemikiran masyarakat.

Warga Rantauan Darat Optimis Menangkan di Pengadilan, Pemko Banjarmasin Tak Bisa Perlihatkan Bukti
Banjarmasinpost.co.id/isti Rohayanti
Kondisi Jalan Rantauan Darat yang bakal jadi fasilitas jalan menuju RS Sultan Suriansyah. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hak kepemilikan lahan di Jalan Rantauan Darat nampaknya masih dipertanyakan. Keraguan kepemilikan muncul pula pada pemikiran masyarakat.

Terlebih ketika sidang, menurut keterangan warga terdampak, Taher, Pemko Banjarmasin tidak bisa memperlihatkan surat mengenai lahan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Rantauan Darat menjadi satu area yang rencananya akan dibangun jalan untuk fasilitas Rumah Sakit Sultan Suriansyah. Ada delapan unit rumah terdampak atas pembebasan lahan di kawasan tersebut.

Sejak 2017 lalu, usaha pembebasan lahan sudah dilakukan. Hingga 2018 kemaren, Pemko Banjarmasin melakukan konsinyasi karena warga menolak untuk menerima uang ganti lahan tersebut.

Pada persidangan yang dilakukan beberapa waktu lalu, Taher mengatakan Pemko Banjarmasin tidak bisa memperlihatkan surat kepemilikan lahan tersebut. Lantas pada sidang putusan yang akan berlangsung pada 28 Februari 2019 warga pun meyakini akan memenangkan persidangan.

Baca: Prediksi Susunan Pemain Timnas U-22 Indonesia vs Thailand Final Piala AFF U-22 2019 Live RCTI

Baca: Prediksi Susunan Pemain Persija Jakarta vs Becanex Binh Duong di Piala AFC 2019 Live MNCTV

Baca: Terungkap! Pria Gantung Diri di Pelabuhan Lama Banjarmasin Karyawan Perusahaan Farmasi

"Persidangan tanggal 28 Februari nanti. Kami juga masih menunggu. Kami juga yakin akan menang sebab Pemko Banjarmasin tidak bisa memperlihatkan bukti surat kepemilikan," ucap Taher, Senin (25/2/2019).

Sebutnya, sama sekali tidak ada niat untuk menghalangi pembangunan pemerintah. Namun warga pun perlu ada kepuasaan yakni bukti kepemilikan. Terlebih, masing-masing pemilik bangunan di kawasan itu ujar Taher telah memiliki segel.

Pergantian lahan untuk bangunan yang dimiliki oleh Taher sebesar Rp 26 juta. Angka itu ucapnya membuat sulit mencari tempat tinggal baru.

(Banjarmasinpost.co.id/ isti rohayanti)

Penulis: Isti Rohayanti
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved