Berita Kotabaru

VIDEO Buruh Sawit Mengadu Ke DPRD Kotabaru, Gara-garanya Hak Mereka Tidak Full Diberikan Perusahaan

Merasa hak-hak mereka sebagai pekerja tidak diberikan sesuai proporsi yang seharusnya, sekitar 100 buruh pekerja dari perkebunan kelapa sawit

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Merasa hak-hak mereka sebagai pekerja tidak diberikan sesuai proporsi yang seharusnya, sekitar 100 buruh pekerja dari perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Hampang dan Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, mendatangi Kantor DPRD Kotabaru untuk mengadukan permasalahan yang mereka hadapi, Kamis (28/2/19).

Menyebrang dari Pulau Kalimantan ke Pulau Laut Kotabaru dengan menggunakan 3 truk, para buruh menggelar aksi di depan kantor DPRD Kotabaru.

Mereka menuntut pihak Legislatif Kabupaten Kotabaru dan Pemerintah Daerah bisa bertindak tergas terhadap pihak perusahaan karena dinilai sudah tidak menjalankan ketentuan sebagaimana mestinya.

Bahkan para buruh harus menerima kenyataan pembayaran gaji mereka harus dicicil beberapa bulan.

Ada sepuluh poin tuntutan yang diajukan oleh para buruh. 10 tuntutan itu, ditujukan kepada perusahaan di Kecamatan Hampang dan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Perusahaan itu adalah Berlian Estate - PT JMS Kelumpang Hulu, Merah delima - PT STP Hampang, Intan Estate - PT STP.

Baca: Verrell Bramasta Cium & Ucapkan I Love You ke Perempuan Ini Saat Kabar Putus dengan Natasha Wilona

Baca: Jadwal & Prediksi Persib Bandung Vs PS Tira Persikabo di Piala Presiden 2019 Live Indosiar

Baca: Jadwal Lengkap Piala Presiden 2019 Live Indosiar, Dibuka Persib Bandung vs PS Tira Persikabo

Di antara tuntutan yang mereka sampaikan adalah hapuskan buruh harian borongan atau harian lepas dan jadikan buruh tetap, bayarkan iuran BPJS Kesehatan Dan ketenaga kerjaan tepat waktu, bayarkan dan sesuaikan UMK tepat waktu dan tidak dicicil, berikan hak dispensiasi kegiatan pengurusan serikat. Dan bayarkan hak buruh sesuai aturan.

"Ada 10 tuntutan kami, dan paling parah, gaji kami dibawah UMP dan dicicil selama 3 bulan. Makanya kami meminta kepada DPRD Kotabaru untuk memberikan tindakan kepada pihak perusahaan," ungkap koordinator aksi, Taufik Donatus.

Sementara aksi tersebut disambut Wakil Ketua DPRD Kotabaru Mukni, yang terlambat datang menghadapi pendemo. Dia mengatakan sebelumnya tidak ada surat yang masuk dalam aksi tersebut. Dia mengatakan akan menindak lanjuti keinginan buruh tersebut.

"Kami akan tindak lanjuti 10 tuntutan itu, tapi kami akan minta surat resminya agar bisa diteruskan dan mengadakan hearing di DPRD Kotabaru. Kami janji akan menindak lanjutinya," katanya.

Mukhni juga menyampaikan, dia setuju dengan apa yang disampikan pendemo. Sebab menurutnya, siapapun perusahaan yang tidak sesuai harus ditindak lanjuti dan jangan sampai merugikan para pekerja.(banjarmasinpost.co.id /Man Hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved