Breaking News:

Berita Banjarmasin

Dapati Reklame Tanpa Izin, Bakueda Kota Banjarmasin Tak Bisa Tarik Pajak

Biasanya Satpol PP Kota Banjarmasin kerab menertibkan reklame jenis umbul-umbul, spanduk dan baner yang terpasang di pinggir jalan.

banjarmasinpost.co.id/isti rohayanti
Reklame jenis bando masih berisi iklan di Jalan A Yani, Banjarmasin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Reklame tanpa izin masih saja ditemui petugas Satpol PP Kota Banjarmasin ketika beberapa kali patroli. Terlebih reklame jenis tertentu yang tidak berizin dapat diketahui dari adanya stiker Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin.

Biasanya Satpol PP Kota Banjarmasin kerab menertibkan reklame jenis umbul-umbul, spanduk dan baner yang terpasang di pinggir jalan.

Disampaikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin, Hermansyah, anggotanya terus patroli untuk ketertiban di Kota Banjarmasin. Termasuk pencopotan reklame apabila ditemukan tanpa izin. Selain itu apabila ada reklame yang diletakan pada area yang dilarang.

Sebut Hermansyah, untuk penanganan reklame jenis tertentu, pihaknya juga tidak bisa langsung bertindak. Terutama untuk baliho.

Baca: Masih Temui Reklame Tanpa Izin di Kota Banjarmasin, DPMPTSP Berencana Bentuk Badan Pengawasan

Adanya reklame yang tidak berizin juga diakui oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pendataan Bakeuda Kota Banjarmasin, Budian Noor. Namun sebutnya bisa jadi yang tidak berizin karena periode izinnya habis. Kemudian untuk memperpanjang malah tidak bisa.

"Ada saja wajib pajak (pengusaha advertising) yang biasanya datang kesini untuk bayar pajak. Tapi ternyata izin mereka habis. Jadi kami tidak bisa menima pembayarannya," jelas Budi.

Ia juga menyampaikan, penerimaan pajak untuk reklame ujarnya atas izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. Dari instansi itu pula kemudian memberikan rekomendasi pada bidang penagihan. Sehingga wajib pajak bisa menyetor pajak reklame.

Ia mengatakan Bakeuda Banjarmasin hanya memungut pajak untuk reklame yang sudah berizin.

Baca: Adik Bungsu Ahok Bicara Hoax Usai Klarifikasi BTP tentang Pernikahan dengan Puput Nastiti Devi

2019 ini dikatakan Budi, target pajak untuk reklame turun. Hal itu disebabkan reklame jenis bando yang dihilangkan serta iklan rokok. Sehingga secara otomatis pemasukan pajak reklame pun berkurang.

"Tahun 2019, target pajak reklame (baliho, bilboard, videotron dan megatron) sebesar Rp 3,5 milar. Sementara spanduk 150 juta. Turunnya sekitar Rp 150 juta dari tahun sebelumnya," jelas Budi.

(Banjarmasinpost.co.id/isti rohayanti)

Penulis: Isti Rohayanti
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved