Breaking News:

Berita Banjarmasin

Masih Temui Reklame Tanpa Izin di Kota Banjarmasin, DPMPTSP Berencana Bentuk Badan Pengawasan

Keberadaan reklame berbagai macam jenis di Kota Banjarmasin memberikan pemasukan untuk pajak dari segi iklan di Banjarmasin.

banjarmasinpost.co.id/isti rohayanti
Reklame jenis bando masih berisi iklan di Jalan A Yani, Banjarmasin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Keberadaan reklame berbagai macam jenis di Kota Banjarmasin memberikan pemasukan untuk pajak dari segi iklan di Banjarmasin. Bahkan disinyalir, pemasukan PAD dari sektor pajak reklame mencapai Rp dua miliar lebih.

Namun rupanya keberadaan reklame yang menurut peraturan Pemko Banjarmasin, wajib memiliki izin, faktanya masih ada saja reklame yang tidak berizin, terutama jenis baliho, spanduk, umbul-umbul dan baner (insendentil).

Serta jenis bando yang masa izinnya habis dan sudah tidak bisa diperpanjang lagi oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin.

Diakui oleh Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin, Muryanta, dari pengawasan di lapangan, memang masih ada saja reklame yang tidak memiliki izin. Sebagaimana reklame jenis baliho yang terbentang di Jalan Antasan, di samping Jembatan Kembar S Parman dan Jembatan Kembar, Jalan Sulawesi.

Baca: Kebiasaan Aurel Hermansyah Buat Pangling Dibagikan Ashanty, Putri Anang Jauh Kesan Beauty Vlogger

Baca: Pengusaha Restoran dan Bar Palangkaraya Ini Laporkan Teman ke Polisi karena Merasa Dirugikan

"Ada beberapa reklame yang posisinya di ruang milik jalan. Artinya ada di tanah negara. Sesuai dengan undang-undang, jalan jelas bahwa tidak diperbolehkan untuk kegiatan lain kecuali berkaitan dengan keamanan jalan, misalkan rambu atau marka," ucap Muryanta, Kamis (7/3/2019).

"Aturannya jelas. Jadi kalau ada yang memasang di area itu kami tidak mengizinkan," tegasnya.

Berlandaskan aturan tersebut Muryanta mengatakan pihaknya tidak lagi memberi izin. Namun di lapangan, kondisi berbeda. Perusahaan advertising tertentu mendirikan tempat iklan terlebih dahulu. Baru mengurus izinnya

Muryanta mengatakan memang ada beberapa reklame yang posisinya ada di ruang milik jalan. Pihaknya pun tidak akan mengeluarkan izin untuk reklame tersebut. Namun ujarnya masih banyak pengusaha advertising yang ngotot.

Kelemahan dalam pengawasan juga diakui lelaki ini. Ia pun berencana akan membentuk badan pengawas dari beberapa instansi terkait untuk penegasan keberadaan reklame tersebut.

Baca: Petugas Ditnarkoba Polda Kalsel Kaget Temukan Temukan 62 Paket Sabu Siap Edar di Kaleng Rokok

Baca: Jabatan Direktur PDAM Kotabaru Berakhir 10 Maret, Sekda Belum Tahu Putusan Bupati Sayed Jafar

Ditambah lagi, apabila hanya dinasnya, DPMPTSP jelas Muryanta hanya memberikan pelayanan administrasi kepada pengusaha advertising. Pihaknya juga memberikan syarat untuk penempatan iklan.

"Sebagaimana daerah lain, kami harusnya membentuk tim yang saat ini belum ada di Banjarmasin. Tim itu melibatkan DPMPTSP Satpol PP sebagai penertiban dan penindakan, serta Bakeuda untuk target pajaknya," ucap Muryanta.

(Banjarmasinpost.co.id/Isti Rohayanti)

Penulis: Isti Rohayanti
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved