Bumi Murakata

PPID Dutuntut Mampu Menjawab Tantangan KIP dan Digitalisasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dituntut mampu mengantisipasi tantangan keterbukaan informasi publik (KIP) dan digitalisasi

PPID Dutuntut Mampu Menjawab Tantangan KIP dan Digitalisasi
Humas Pemkab HST
Rapat Koordinasi PPID regional I meliputi Jawa, Kalimantan, Bali dan Lombok bertempat di Swiss Bell Hotel Mangga Besar Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dituntut mampu mengantisipasi tantangan keterbukaan informasi publik (KIP) dan digitalisasi di era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini.

Hal itu dikatakan Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, saat membacakan sambutan Mendagri pada Rapat Koordinasi PPID regional I meliputi Jawa, Kalimantan, Bali dan Lombok bertempat di Swiss Bell Hotel Mangga Besar Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

Bahtiar mengatakan pola pikir dan perilaku PPID dan praktisi kehumasan harus berubah menyesuaikan perkembangan tantangan dan dinamika zaman.

"Perubahan dimulai dengan mengakui kekurangan dan berani menertawakan diri sendiri. Jangan egois," pesannya.

Menyinggung persoalan kehumasan, Bahtiar menekankan pentingnya peran juru bicara (jubir) daerah baik yang berasal dari Kadis Kominfo atau Kepala Bagian Humas dalam upaya menjaga irama dan menstabilkan nada publik.

"Jubir pemda berfunsi mengkanalisasi permasalahan dan konflik di tingkat lokal serta mengurangi pernyataan yang kontraproduktif," jelasnya.

Dalam hal penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Bahtiar menyatakan apresiasi kepada humas pemda yang aktif menggelar konferensi pers bagi organisasi perangkat daerah.

"Jangan biarkan organisasi perangkat daerah bicara sendiri-sendiri tanpa terkoordinasi yang dapat mengakibatkan tabrakan informasi sehingga muncul pro kontra," katanya.

Rapat Koordinasi PPID regional I meliputi Jawa, Kalimantan, Bali dan Lombok bertempat di Swiss Bell Hotel Mangga Besar Jakarta Pusat, peserta foto bersama, Rabu (6/3/2019).
Rapat Koordinasi PPID regional I meliputi Jawa, Kalimantan, Bali dan Lombok bertempat di Swiss Bell Hotel Mangga Besar Jakarta Pusat, peserta foto bersama, Rabu (6/3/2019). (Humas Pemkab HST)

Terkait dengan konferensi pers, Kabag Humas Pemkab HST, Ramadhan, menyatakan bahwa unit kerja yang dipimpinnya rutin menggelar konferensi pers dua kali dalam sebulan yang diikuti kepala organisasi perangkat daerah (OPD) secara bergiliran.

"Kepala dinas atau badan secara terbuka mengekspos program kegiatan unggulan OPD masing masing, termasuk juga permasalahan yang dihadapi dan cara mengatasinya agar diketahui publik," ujarnya.

Selain itu Ramadhan juga menyatakan bahwa pihaknya siap untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, provisi dan antar kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi yang berkualitas.

"Tentunya kami juga harus berbenah dalam upaya memberikan pelayanan informasi yang berkualitas" katanya.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) , Gede Narayana, menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik sudah menjadi keniscayaan. Selain menjadi amanah UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, juga sebagai konsekuensi sebagai negara berbentuk demokrasi juga menjadi tuntutan good governance," sebutnya.

Membahas tentang informasi yang dikecualikan, Narayana memaparkan bagaimana langkah sederhana dan efektif dalam mengklasifikasikannya.

"Pertama kita harus telaah dasarnya apa? Kemudian cari pasal dan ayat sesuai aturan KIP. Setelah itu libatkan pakar dalam menentukan informasi yang dikecualikan," ujarnya. (AOL)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved