Berita Banjar

Bawaslu Banjar Ungkap Sejumlah Pelanggaran Pemilu yang Terjadi Mulai Desember 2018 Hingga Maret 2019

Bawaslu Banjar Ungkap Sejumlah Pelanggaran Pemilu yang Terjadi Mulai Desember 2018 Hingga Maret 2019

Bawaslu Banjar Ungkap Sejumlah Pelanggaran Pemilu yang Terjadi Mulai Desember 2018 Hingga Maret 2019
banjarmasin post group/ hasby suhaily
Komisioner Bawaslu Banjar saat beri penjelasan soal jumlah pelanggaran Pemilu, Minggu (10/9/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Bawaslu Banjar mengungkap sudah sebanyak 14 pelanggaran pemilu terjadi sejak 7 Desember 2018 hingga 4 Maret 2019.

Jenis pelanggaran pemilu didominasi adalah pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) ditempat yang terlarang yakni 224 pelanggaran.

Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar, Fazeri Tamzidillah didampingi anggota Bawaslu Banjar, Ramlianoor dan Korlip Pengawasan Hairul Falah mengatakan, pelanggaran pemilu lainnya adalah tatap muka yakni sebanyak 20 pelanggaran.

Jenis pelanggaran lainnya kampanye atau kegiatan lainnya ada 8 pelanggaran, pengawas pemilu yang mengalami kekerasan ada lima.

Pertemuan terbatas ada empat pelanggaran, kampanye diluar jadwal ada tiga pelanggaran, dugaan politik uang atau barang tiga pelanggaran, jumlah kegiatan kampanye tanpa STTP ada dua pelanggaran.

Baca: LINK Live Streaming Haul Guru Sekumpul 2019, Siaran Langsung Suasana Haul KH Zaini Abdul Ghani Ke-14

Baca: Resmi! Jokowi dan Prabowo Tak Hadiri Haul Guru Sekumpul 2019, Cek Penjelasan dari BPD dan TKD Kalsel

“Sedangkan reses anggota DPR atau DPRD sekaligus sebagai caleg ada 14 pelanggaran. Untuk jenis APK terbagi lagi beberapa jenis, seperti memasang APK dipohon dan di tepi jalan, tiang listrik dan gardu, itu yang selama ini boleh dibilang jadi tren,” ucap Fazeri Tamzidillah.

Dia juga mengatakan, pelanggaran terjadi merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar, jenis pelanggaran seperti APK ditempat terlarang.

Anggota Bawaslu Banjar, Syahrial Fitri menambahkan, untuk jenis pelanggaran tatap muka yakni baru-baru ini yang sudah disidangkan di Bawaslu Banjar. Yakni Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Banjar, H Saidi Mansyur dan beberapa pengurus Partai Nasdem tingkat provinsi dan Kabupaten Banjar, dikenakan sanksi administratif.

Terkait Haul Sekumpul, berdasarkan hasil kesepakatan bersama oleh Kesbangpol Kabupaten Banjar dengan pengurus partai yang ada di Kabupaten Banjar, terhitung sejak 1 Maret 2019 hingga 14 Maret 2019 diradius empat kilometer bebas dari APK.

Baca: LIVE beIN Sports 1! Link Live Streaming Liverpool vs Burnley di Liga Inggris, Simak Cara Nontonnya

Baca: Live Streaming Konferensi Pers Syahrini dan Reino Barack Usai Menikah di Masjid Tokyo Camii

Bawaslu menurutnya terus mengingatkan dan menghimbau pengurus partai atau para caleg dan anggota calon DPD RI agar melepas atau menutupi APK dengan kain.

“Hanya saja menjadi kendala kami adalah untuk APK yang dari provinsi dan calon DPD RI, karena tidak berdomisili di Kabupaten Banjar. Meski demikian, kami sudah koordinasikan dengan partai yang ada di Kabupaten Banjar karena untuk partai sifatnya berjenjang,” jelas Fazeri Tamzidlah.

Dia mengakui, memang masih ada ditemui APK-APK dalam radius empat kilometer dari lokasi Haul Guru, oleh sebab itulah pihaknya kembali mengingatkan yang bersangkutan dengan kesadarannya melepas atau menutup dengan kain.

Menginat pelaksanaan Haul ke-14 Guru Sekumpul merupakan kearifan lokal dan sudah ada kesepakatan bersama agar ditertibkan.

(banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis:
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved