Berita Kabupaten Banjar

Bawaslu Banjar Persilakan Caleg Iklan di Media Cetak dan Elektronik, Asalkan Ini Batasannya

Penekanan batasan diungkap pada Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik di Hotel Tree Park.

Bawaslu Banjar Persilakan Caleg Iklan di Media Cetak dan Elektronik, Asalkan Ini Batasannya
banjamasinpost.co.id/hasby suhaili
Bawaslu menggelar Rapat Kerja Teknis Persiapan masa kampanye, Minggu (17/3). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA -- Jadwal kampanye rapat umum mulai 24 Maret sampai dengan 13 April 2019, Bawaslu Banjar persilakan para pileg menggunakan tahapan pemilihan umum tersebut dengan sebaik-baiknya serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Penekanan batasan diungkap pada Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik di Hotel Tree Park, pada 16 dan 17 Maret 2019.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Iwan Setiawan membuka rapat teknis tersebut, Kegiatan tersebut bertujuan agar jajaran Panwaslu Kecamatan memiliki bekal dan kesiapan dalam menjelang kampanye rapat umum, iklan media masa cetak dan elektronik hingga pelanggaran pemilu bisa dicegah dan diawasi serta ditindak dan diselesaikan apabila terjadi sengketa dilapangan saat kampanye tersebut sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Anggota Bawaslu Banjar, Hairul Falah mengatakan, pengawassan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggungjawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau desa dan pengawas TPS.

Baca: Kapolres Banjar dan Kasat Lantas Juga Cetak Rekor Muri dan LEPRID di Puncak MRSF Kalsel 2019

Baca: Banjir Bandang Sentani Jayapura, Data Terkin BNPB Korban Tewas Jadi 50 Orang, 59 Luka-luka

Dia menjelaskan strategi pencegahan dan penindakan, untuk pencegahan dengan melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemilu, komunikasi atau koordinasi dengan pihak terkait, surat himbauan serta sosialisasi. Sedangkan penindakan, dijadikan temuan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.

“KPU mempersilakan peserta pemilu melakukan iklan kampanye secara mandiri, maksimal 10 titik per hari di setiap platform media. Tentunya desain iklan harus dikoordinasikan dengan KPU untuk memastikan materi dalam iklan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, materi iklan kampanye yang dilarang dimuat yakni isu, sara, penghasutan hingga penghinaaan,” katanya, Minggu (17/3).

Anggota Bawaslu Banjar Divisi Penindakan, Syahrial Fitri mengatakan, potensi kerawanan dalam kampanye melalui iklan. Untuk media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menjual pemblokiran segmen atau blocking time untuk kampanye Pemilu.

Dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu. Dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu peserta Pemilu kepada peserta Pemilu yang lain.

Baca: Kisah Luna Maya, Reino Barack dan Syahrini, Bikin Netizen Beri Nama Anaknya Syahreina Luna Barack

Baca: Paman Birin Catatkan Rekor Libatkan Pelajar Terbanyak di Millennial Road Safety Festival 2019

Ditegaskannya, peserta Pemilu dilarang membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita. Media cetak, elektronik, media darig, media sosial dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye pemilu.

Bawaslu melakukan pengawasan berdasarkan potensi kerawanan, waktu pelaksanaan kampanye iklan media dan rapat umum tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, pemberian uang atau materi lainnya, serta keterlibatan pihak yang dilarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Potensi masalah kampanye iklan media ini seperti pemblokiran segmen dan waktu, batas maksimum penayangan iklan dimedia, menerima program sponsor, iklan media yang tidak berimbang, serta waktu pelaksaannya,” jelasnya.

Syahrial Fitri menegaskan, pertahanan terakhir penyelenggara Pemilu adalah integritas. Jika hal ini sudah tidak ada, apalagi yang bisa diperjuangkan demi tegaknya demokrasi. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis:
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved