OTT KPK di Jatim

Pasca OTT KPK di Jatim, Menteri Agama : Dua Pejabat Kemenag Jatim Jadi Tersangka Akan Dicopot

Kementerian Agama juga akan segera mencopot jabatan tersangka dan tidak akan memberikan bentuk bantuan hukum apa pun.

Pasca OTT KPK di Jatim, Menteri Agama : Dua Pejabat Kemenag Jatim Jadi Tersangka Akan Dicopot
Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim
Menteri Agama Lukman Hakim 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA —Pasca OTT KPK terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy bersama dua pejabat Kementerian Agama (Kemenag) Jatim, Jumat (16/3/2019), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akan copot jabatan dua anak buahnya tersebut.

Dilansir banjarmasinppost.co.id dari Kompas.com, Kementerian Agama akan kooperatif terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama.

Kementerian Agama juga akan segera mencopot jabatan tersangka dan tidak akan memberikan bentuk bantuan hukum apa pun.

”Kementerian Agama sepenuhnya akan kooperatif dengan KPK supaya kasus ini segera selesai. Ini merupakan komitmen Kementerian Agama untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam konferensi pers, di Jakarta, Sabtu (16/3/2019) malam.

Baca: Romahurmuziy Jadi Ketum Partai Kelima yang Terjerat Kasus Korupsi, Kedua dari PPP

Baca: Romahurmuziy Diberhentikan Sebagai Ketua Umum PPP, Suharso Manoarfa Diangkat Jadi Plt Ketum

Pernyataan itu terkait dengan tertangkapnya dua pejabat Kementerian Agama dalam operasi tangkap tangan oleh KPK pada Jumat pagi di sebuah hotel di Jawa Timur. Kedua pejabat itu adalah Haris Hasanuddin selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Muhammad Muafaq Wirahadi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Kedua pejabat tersebut ditangkap KPK bersama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy.

Lukman mengaku kecewa terhadap para tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama. Ia menegaskan, kasus itu bersifat personal yang merupakan tanggung jawab pribadi, bukan Kementerian Agama.

”Kementerian Agama segera memberhentikan pegawai yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Kementerian Agama juga tidak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apa pun,” ucapnya.

Kementerian Agama segera memberhentikan pegawai yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Kementerian Agama juga tidak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apa pun.

Baca: Beda Reaksi Joko Widodo dan KH Maimoen Zubair ke Romahurmuziy, Jokowi Sedih, Mbah Moen Kecewa

Baca: Kekecewaan KH Maimoen Zubair Usai Ketum PPP Romahurmuziy Kena OTT KPK di Kemenag Sidoarjo

Selain itu, Lukman mengakui, masih ada kelemahan dalam sistem dan tata kelola kepemerintahan di lingkungan Kementerian Agama yang menyebabkan kasus tersebut terjadi. Oleh karena itu, ia berkomitmen akan mengidentifikasi kelemahan itu.

”Kami akan melakukan perbaikan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup Kementerian Agama,” lanjutnya.

Terkait penunjukan dan pelantikan Haris sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur pada 5 Maret 2019, Lukman menyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padahal, dalam konferensi pers KPK sebelumnya disebutkan, dari tiga usulan nama calon kepala kantor wilayah yang diajukan ke Kementerian Agama, tidak ada nama Haris. Namun, Kementerian Agama justru melantik Haris.

”Itu masuk materi hukum dan tentu harus ditanyakan ke KPK. Intinya, kami melakukan proses pengisian jabatan sesuai regulasi. Nanti, pada saatnya, kami memberikan keterangan lebih detail terkait pertanyaan tersebut,” tutur Lukman. (Kompas.com/SITA NURAZMI MAKHRUFAH)

Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved