Berita Kabupaten Banjar

DPR RI Berencana Mengevaluasi Kewenangan Provinsi Tangani Tambang, Ini Pertimbangannya

Sejak beberapa waktu lalu kewenangan kabupaten/kota mengelola sektor pertambangan dicabut pemerintah pusat dan dialihkan kepada pemerintah provinsi.

DPR RI Berencana Mengevaluasi Kewenangan Provinsi Tangani Tambang, Ini Pertimbangannya
banjarmasinpost.co.id/idda royani
H DARDIANSYAH, anggota Komisi VII DPR RI 

BANJARMASINPOST.CO.ID. MARTAPURA - Sejak beberapa tahun lalu, kewenangan kabupaten/kota mengelola sektor pertambangan dicabut oleh pemerintah pusat dan dialihkan kepada pemerintah provinsi. Kini, hal tersebut dalam kajian kembali oleh Komisi VII DPR RI.

"Saya dan beberapa teman di Komisi VII menilai persoalan pertambangan kian kompleks pascapelimpahan kewenangan sektor tambang ke provinsi. Karenanya, hal tersebut ada kemungkinan dikaji ulang," ucap anggota Komisi VII DPR RI H Dardiansyah, Selasa (19/03/2019).

Dirinya pribadi berpendapat lebih baik kewenangan pengelolaan sektor pertambangan dikembalikan kepada pemerintah kabupaten. Pertimbangannya karena pemerintah kabupaten yang lebih mengetahui kondisi di lapangan sebagai pemilik wilayah.

"Namun tentunya dibarengi pengawasan yang lebih ketat melalui instrumen regulasi yang tegas. Jangan sampai misalnya kembali diberi kewenangan mengelola tambang, lalu kabupaten main mata dengan penambang. Hal seperti ini yang harus dicegah," tandas Dardiansyah kepada BPost setelah melakukan pertemuan dengan warga Martapura.

Baca: Kunjungan Kedubes Finlandia dan Estonia Tak Bisa Dimanfaatkan Bisnis To Bisnis, Ini Kata Gubernur

Ia mengatakan pelimpahan kewenangan pengelolaan pertambangan dari kabupaten ke provinsi sebenarnya bertujuan baik. Namun pascapelimpahan persoalan pertambangan juga tak kunjung terselesaikan.

Lubang-lubang bekas tambang tetap menyisakan permasalahan lingkungan yang tak berkesudahan hingga sekarang. Ketika muncul permasalahan pertambangan, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi jadi saling lempar tangan.

Pemerintah kabupaten tak mau disalahkan karena merasa tak memiliki kewenangan lagi, sedangkan pemerintah provinsi juga tak bisa melakukan pengawasan secara memadai karena keterbatasan personel di kabupaten. Padahal lokasi tambang berada di kabupaten.

Dardiansyah menyebutkan sekitar 30-40 persen lubang bekas galian tambang terbengkalai tanpa tereklamasi. Kondisi itu sangat menyedihkan karena bisa memunculkan dampak lingkungan yang serius seperti risiko banjir dan lainnya.

"Kalau tambang PKP2B masih mendingan. Tapi, kalau tambang izin KP (kuasa petambangan) yang diterbitkan pemerintah daerah, umumnya bekas galian tambangnya tak tertangani secara baik. Padahal mestinya lubang tambang harus direklamasi," sebut Dardiansyah.

Baca: ULM Dapatkan Akreditasi A, Rektor Sutarto Hadi Sujud Syukur, Target Raih Akreditasi International

Dikatakannya, persoalan tersebut menjadi perhatian khusus Komisi VII yang membidangi pertambangan. Pihaknya telah meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk melacak kembali lubang-lubang tambang tak terurus tersebut bekas tambang perusahaan apa saja.

"Tak bisa dibiarkan begitu saja. Itu harus ada yang bertanggungjawab untuk menangani lubang-lubang tambang tersebut," tandas senator dari Kalimantan Selatan ini.

(banjarmasinpost.co.id/roy)

Penulis: Idda Royani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved