Berita Kotabaru

Ternyata Hanya Kesbangpol yang Laksanakan Surat Edaran Bupati Kotabaru Tentang Narkotika

Ternyata Hanya Kesbangpol Kotabaru yang Laksanakan Surat Edaran Bupati Tentang Narkotika

Ternyata Hanya Kesbangpol yang Laksanakan Surat Edaran Bupati Kotabaru Tentang Narkotika
banjarmasinpost.co.id/man hidayat
Kepala Badan Kesbangpol Kotabaru, Adi Sutomo 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Surat Edaran Bupati Kotabaru H Sayed Jafar Alaydrus kepada seluruh SKPD di lingkup Pemkab Kotabaru terkait narkotika, ternyata tak dijalankan.

Seakan tak ada pengaruh, 4 poin di surat edaran Bupati Kotabaru yang diterbitkan pada Januari 2019 terkait komitmen mencegah dan memberantas peredaran narkotika, tak direspons baik oleh SKPD.

Hanya ada satu dinas yang melaksanakan sesuai dengan surat edaran tersebut.

Surat edaran tersebut berisi 4 poin. Poin pertama, agar membentuk Satuan tugas pencegahan peredaran narkoba di instansinya. Poin kedua, ASN berkomitmen untuk tidak menggunakan narkotika dalam bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Baca: Temuan Hotman Paris Tentang Jet Pribadi Syahrini, Kemana Tujuan Tagihan Istri Reino Barack

Baca: Sosok yang Biayai Syahrini Naik Jet Pribadi Terungkap, Hotman Paris Beri Bukti Istri Eks Luna Maya

Baca: Jadwal Liga Inggris Pekan 32 - Liverpool vs Tottenham, Manchester United, Arsenal, Chelsea Main

Baca: Wujudkan Pemilu Aman, Damai dan Sejuk, Polres dan Pemkab HSU Gelar Tabligh Akbar

Poin ketiga, tes urine kepada seluruh pegawai di lingkup SKPD tanpa terkecuali. Sedangkan poin keempat yakni melaksanakan sosialisasi kepada pegawaiannya intren dan ke luar instansinya.

Hal ini diakui Kepala Badan Kesbangpol Kotabaru, Adi Sutomo pada Kamis (21/3/19) selaku leading sektornya.

Menurut dia, hingga saat ini, yang baru melaksanakan dan menerapkan surat edaran tersebut hanya Badan Kebangpol Kotabaru.

"Sementara SKPD tidak menggubris adanya edaran tersebut. Mereka mengabaikan surat edaran dari Pak Bupati Kotabaru H Sayed Jafar selaku pimpinam daerah," katanya.

Dengan kata lain, lanjut dia, surat edaran tersebut tidak dianggap. Artinya, SKPD tidak melaksanakan dan ini berarti pelecehan terhadap surat edaran tersebut.

"SKPD lain tak melaksanakan itu, berarti seakan-akan ini pelecehan terhadap surat edaran Bupati dan Inpres No 6 tahun 2019. Sebab sampai saat ini, hanya Kesbangpol yang melaksanakan itu, padahal sudah kami himbau untuk segera melaksanakannya," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/man hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved