Buimi Saijaan

Diskominfo Kotabaru Konsultasi Masalah Hukum dan Proposal Bantuan TIK ke Kementrian Hukum dan HAM

Peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotabaru

Diskominfo Kotabaru Konsultasi Masalah Hukum dan Proposal Bantuan TIK ke Kementrian Hukum dan HAM
Diskominfo kotabaru
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru, H Irian Noor bersama dengan beberapa staf Diskominfo dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan beberapa kementerian/lembaga di pemerintah pusat 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotabaru menjadi skala prioritas yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru, H Irian Noor bersama dengan beberapa staf Diskominfo dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan beberapa kementerian/lembaga di pemerintah pusat.

Masalah pertama yang dikonsultasikan adalah melaksanakan koordinasi dalam rangka penerapan aplikasi baru untuk permasalahan pada bidang hukum ke Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.

Saat itu, rombongan diterima Plh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Suwarti Ningsih dan Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum, Septiarto Priandono.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru, H Irian Noor bersama dengan beberapa staf Diskominfo dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan beberapa kementerian/lembaga di pemerintah pusat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru, H Irian Noor bersama

dengan beberapa staf Diskominfo dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah melaksanakan

koordinasi dan konsultasi dengan beberapa kementerian/lembaga di pemerintah pusat.

(Diskominfo kotabaru)

Kadiskominfo, Irian memaparkan terkait kedatangan tim. Yakni dalam rangka permintaan dan pembaharuan aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).

"Kebetulan pelaksanaan aplikasi JDIH Kabupaten Kotabaru yang lalu mengalami permasalahan terkait hosting server yang melibatkan pihak lain, sehingga data-data bidang hukum kabupaten Kotabaru tak bisa ditemukan lagi," papar Irian.

Halaman
12
Penulis: Man Hidayat
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved