HSU Mantap

Serahkan LKPD Tahun Anggaran 2018 Tepat Waktu, Pemkab HSU Berharap Kembali Raih ini

Bersamaan dengan beberapa daerah lainnya, Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU) telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran

Serahkan LKPD Tahun Anggaran 2018 Tepat Waktu, Pemkab HSU Berharap Kembali Raih ini
Pemkab HSU
wabup serahkan lkpd 2018 ke bpkri 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Bersamaan dengan beberapa daerah lainnya, Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU) telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 ke BPK RI.

Penyerahan LKPD ini berlangsung di aula BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Jumat (22/3/2019) dan diterima Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalsel, Tornanda Syaifullah.

Untuk Pemkab HSU, penyerahan LKPD tahun anggaram 2018 dan penandatanganan berita acara serah terima LKPD dilakukan Wakil Bupati (Wabup) HSU, H Husairi Abdi.

wabup tandatangan penyerahan lkpd 2018
wabup tandatangan penyerahan lkpd 2018 (Pemkab HSU)

Mewakili bupati dan atas nama Pemkab HSU, wabup menyampaikan rasa syukur karena Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa menyelesaikan dan menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2018 di awal dari waktu yang telah ditentukan pihak BPK RI perwakilan Kalimantan Selatan.

Pihaknya berharap pada tahun ini Pemkab HSU bisa kembali meraih hasil yang baik dan mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang di berikan BPK RI selama tiga tahun berturut-turut.

"Kepada seluruh SKPD di seluruh lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara diminta untuk terus meningkatkan kinerja yang terbaik dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya," katanya.

Terpisah, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Tornanda Syaifullah, mengatakan untuk tahun ini ada dua kali penyerahan LKPD.

Gelombang pertama dilakukan pada hari ini 22 Maret dan gelombang kedua pada 29 Maret. Untuk itu diharapkan semua Kabupaten/Kota bisa menyerahkan LKPD TA 2018 tepat waktu, paling lambat akhir Maret.

“Laporan keuangan akan diperiksa, dan hasilnya kami serahkan paling lambat 60 hari sejak diterima,” jelasnya.

Menurut Tornanda Syaifullah, ada empat kriteria yang menjadi acuan dalam pemeriksaan laporan keuangan, yaitu pengelolaan keuangan harus sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Kecukupan pengungkapan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pada kesempatam itu, Tornanda Syaifullah juga berharap, jajaran pemerintah daerah tidak memberikan batasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK RI.

Soalnya jika ada pembatasan maka akan mempengaruhi laporan keuangan yang disampaikan dan opini yang akan diberikan.

Dari pemeriksaan pertama, imbuhnya, ada beberapa poin yang harus ditindaklanjuti pemerintah kabupaten/kota, diantaranya mengenai administrasi dana hibah dan masih ada laporan aset yang belum tertib administrasi.

Kemudian pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan, harus ada korelasi positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. (*/aol)

Penulis: Dony Usman
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved