Bumi Murakata

Targetkan WTP Tahun 2019, Bupati A Chairansyah Langsung Laporkan Keuangan Daerah HST

Bupati Hulu Sungai Tengah A Chairansyah menyerahkan laporan keuangan daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 unaudited ke Kepala Perwakilan BPK

Targetkan WTP Tahun 2019, Bupati A Chairansyah Langsung Laporkan Keuangan Daerah HST
Humas Pemkab HST
Bupati Hulu Sungai Tengah, A Chairansyah menyerahkan laporan keuangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke BPK. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Bupati Hulu Sungai Tengah A Chairansyah menyerahkan laporan keuangan daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 unaudited ke Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Tornanda Syaifullah di aula Kantor BPK, Jumat (29/3/2019).

Chairansyah berharap agar opini atau pendapat yang diberikan BPK atas LKPD tahun anggaran 2018 dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) .

"Semoga lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya meraih wajar dengan pengecualian (WDP)," ujarnya.
D
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Tornanda Syaifullah, mengatakan bahwa tujuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan.

Bupati Hulu Sungai Tengah, A Chairansyah menandatangani laporan keuangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke BPK.
Bupati Hulu Sungai Tengah, A Chairansyah menandatangani laporan keuangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke BPK. (Humas Pemkab HST)

"Ada empat kriteria empat kriteria yang menjadi fokus pemeriksaan yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern," sebutnya.

Kepada para kepala daerah dan pejabat yang mendampingi, Tornanda Syaifullah, mengingatkan permasalahan-permasalahan yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan, kekurangan volume pada beberapa pekerjaan konstruksi, penatausahaan persediaan dan aset tetap yang belum tertib, ketidaklengkapan pertanggungjawaban dana hibah di antaranya berupa NPHD dan laporan penggunaan dana hibah.

Selain itu Syaifullah menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan disampaikan pihaknya paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.

"Setelah itu laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut akan diserahkan kepada DPRD Prov/Kabupaten/Kota dan Gubernur/Bupati Walikota," ujar Tornanda.

Selain menerima LKPD HST, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Tornanda Syaifullah, juga menerima menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited Tahun Anggaran 2018 dari beberapa bupati/walikota lainnya. (AOL/*)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved