Berita Tapin

DPRD Tapin Sibuk Urusan Kampanye, Bupati Tapin Batal Sampaikan LKPJ Kepala Daerah

Bupati Tapin HM Arifin Arpan batal menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2018.

DPRD Tapin Sibuk Urusan Kampanye, Bupati Tapin Batal Sampaikan LKPJ Kepala Daerah
banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid
Abdullah, Ketua DPRD Kabupaten Tapin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Bupati Tapin HM Arifin Arpan batal menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2018.

Pembatalan itu karena kuorum untuk melaksanakan rapat paripurna sesuai tata tertib rapat di DPRD Kabupaten Tapin tidak terpenuhi. Hamya 10 anggota yang hadir dari 25 anggota DPRD Kabupaten Tapin.

Bupati Tapin HM Arifin Arpan yang sedianya menyampaikan LKPJ Kepala Daerah memilih kembali ke kantornya bersama sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

"Kewajiban Pemerintah menyampaikan LKPJ dan sudah sesuai tahapan. Tinggal dewan yang menindaklanjuti. Kalau Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa itu memang penting sehingga diajukan. Kalau selesai dibahas segera kita sosialisasikan kepada masyarakat," katanya, Selasa (2/4/2019).

Baca: Matikan Lampu Rumah Saat Digerebek Polisi, 4 Pelaku Berhasil Diringkus Satresnarkoba Polres HSU

Agenda rapat paripurna yang digelar di DPRD Kabupaten Tapin ada dua acara, menyampaikan LKPJ Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2018 dan pendapat akhir fraksi tentang Raperda Badan Permusyawaratan Desa.

Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Abdullah yang memimpim rapat paripurna sempat membuka rapat dan menskor sekitar 10 menit untuk memberi kesempatan agar kuorum rapat terpenuhi.

Jika ada 13 anggota DPRD Kabupaten Tapin yang hadir rapat paripurna penyampaikan LKPJ Kepala Daerah dapat dilanjutkan dan rapat paripurna pendapat alkhir fraksi ditunda.

Namun, hingga 30 menit ditunggu, akhirnya skors rapat paripurna dicabut, tingkat kehadiran anggota DPRD Kabupaten Tapin tetap tidak berubah.

Alasan ketidak hadiran 15 anggota DPRD Kabupaten Tapin sudah disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten, Mahyudin sehingga kuorum rapat paripurna tidak dapat dilaksanakan.

Baca: Razak Defenitif Jabat Kasatpol PP Hulu Sungai Tengah, Posisi Staf Ahli Bupati HST Masih Kosong

Ketua DPRD Kabupaten, Abdullah mengatakan alasan ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna itu karena kesibukan berkampanye dan rapat internal partai.

"Kami tunda rapat paripurna menyampaikan LKPJ Kepala Daerah dan pendapat akhir fraksi. Rapat menyampaikan LKPJ itu masih ada sisa waktu hingga 20 April ini. Kita jadwalkan kembali melalui badan musyawarah," ujar Abdullah. (banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved