Pemilu 2019

KPU Perbolehkan Warga yang Belum Masuk DPT Pemilu 2019, Mendfaftar Secara Online Via Ponsel

Dengan menggunakan cara ini, pemilih tak perlu datang ke kantor desa/kelurahan, cukup mengandalkan ponsel android dan jaringan internet.

KPU Perbolehkan Warga yang Belum Masuk DPT Pemilu 2019, Mendfaftar Secara Online Via Ponsel
Capture/Banjarmasin Post Edisi Cetak
Banjarmasinpost edisi Kamis 4 April 2019, halaman 1 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Menjelang pemilihan umum serentak, pencatatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terus dilakukan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali membuka kesempatan bagi warga negara yang telah memiliki hak pilih tetapi belum tercatat dalam DPT untuk mendaftar secara online.

Layanan ini difasilitasi melalui aplikasi KPU RI Pemilu 2019 yang dapat diunduh di Play Store. Dengan menggunakan cara ini, pemilih tak perlu datang ke kantor desa/kelurahan, cukup mengandalkan ponsel android dan jaringan internet.

Caranya, buka aplikasi KPU RI Pemilu 2019, dan pilih "Cek Pemilih". Kemudian masukkan NIK dan Nama Depan. Bagi pemilih yang belum terdaftar di DPT, maka akan tampil tulisan 'Anda belum terdaftar dalam DPT Pemilu 2019. Segera laporkan data diri dengan menekan tombol 'Lapor' di bawah ini'.

Setelah menekan tombol "Lapor", pemilih diminta untuk memasukkan sejumlah data, seperti NIK, NKK, nama lengkap, nomor ponsel, dan e-mail. Pemilih juga akan diminta memasukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan tempat mereka tinggal.

Baca: MK Perbolehkan Suket untuk Mencoblos di Pemilu 2019, Jumlah Pemilih Kalsel Bertambah 171

Untuk itu, pemilih harus memastikan bahwa data diri yang dicantumkan sesuai data yang tertera dalam e-KTP. Setelah itu, sistem akan memproses pendaftaran nama pemilih tersebut dan selanjutnya dimasukkan dalam DPT Pemilu 2019. Dalam proses ini harus dipastikan bahwa pemilih sudah mempunyai atau setidaknya melakukan perekaman e-KTP.

Sebab, syarat untuk dicatat dalam DPT ialah kepemilikan KTP elektronik. Jika pemilih enggan mencatatkan data melalui aplikasi, pemilih juga bisa mendatangi Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di kantor desa/kelurahan. Petugas akan membantu untuk memasukkan nama pemilih ke DPT. Syaratnya, pemilih menunjukkan e-KTP miliknya untuk dicatat data-datanya oleh petugas.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh membantah bila pihaknya disebut cawe-cawe dalam urusan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Menurutnya DPT sepenuhnya merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Mohon diketahui bahwa DPT kewenangan KPU. Kemendagri bukan penyelenggara Pemilu. Jadi tidak pada tempatnya kalau Kemdagri ikut cawe-cawe hapus DPT. Paling banter kita beri masukan. Kalau mau dipakai boleh, tidak pun tidak apa-apa,"ujar Zudan.

Menurutnya tugas Kemendagri dalam pemilih Pemilu hanya menyiapkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dan membuat Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2). dua daftar tersebut diserahkan kepada KPU.

"Sehingga data penduduk per kelurahan kita berikan ke KPU. Penduduk akan mencbolos di mana ada di DAK2," katanya.

Baca: Keterbatasan Fisik dan Mental Tak Menghalangi Atlet Kalsel Ini Berprestasi dan Menginspirasi Dunia

Kata Zudan DP4 telah diserahkan Kemendagri ke KPU per 15 Desember 2017. Begitu juga dengan DAK2. Dengan demikian menurut Zudan tugas Kemendagri telah 95 persen rampung. Sisanya yakni membantu pemutakhiran berkelanjutan. "Kalau ada penduduk pindah, meninggal, pensiun dari TNI Polri, KPU kabupaten kota berkoordinasi dengan dinas dukcapil kabupaten kota," katanya. Oleh karena itu Zudan mengaku prihatin.

pemilu pencoblosan pilkada
pemilu pencoblosan pilkada (SERAMBINEWS.COM)

Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi Hashim Djojohadikusumo menyebut Kemendagri tidak netral. "Barangkali pak Hasyim belum membaca UUD, UU Pemilu, PKPU 11/2018 pasal 7. Setelah DP4 diserahkan kepada KPU maka tugas Kemdagri 95 persen selesai. DP4 diolah KPU sendiri.

Kalau ikut, mendagri salah, dirjen dukcapil salah, melanggar konstitusi, UU Pemilu, PKPU 11/2018 pasal 7. Pak menteri sangat netral, tidak pernah beri perintah untuk melenceng," pungkasnya.(Tribun Network/fik/sen/kps/wly)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved