Dukcapil Banjar Sisir Lapas, ini yang Mereka Lakukan

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Sejak Kamis (04/04/2019) hingga hari ini, Jumat (05/04/2019), petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), blusukan ke lembaga pemasyarakatan (lapas).

Bahkan kegiatan tersebut masih akan berlanjut setidaknya hingga Sabtu (06/04/2029) besok.

"Kalau hari ini clear di Lapas Perempuan dan berlanjut ke Lapas Anak, besok bisa ke Lapas Narkotika," ucap Kepala Dinas Dukcapil Banjar, Azwar.

Pejabat eselon II di Bumi Barakat ini mengatakan kegiatan di lapas tersebut merupakan bagian dari upaya jemput bola pelayanan administrasi kependudukan, terutama mengenai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El).

"Hasil kegiatan Kamis kemarin di Lapas Perempuan Martapura, total WBP (warga binaas pemasyarakatan) yang didata untuk rekam KTP-El sebanyak 417 orang," beber Azwar.

Baca: Keunggulan Syahrini Ketimbang Luna Maya Bikin Reino Barack Pilih Incess Diungkap Sahabat & Sosok Ini

Baca: Pengakuan Eko Hendro Prayitno, Suami Singkat Bella Luna yang Beli Buku Nikah di Pasar Senen

Baca: Reaksi Gisella Anastasia dan Wijaya Saputra Saat Augie Sebut Nama Agnez Mo

Baca: Alasan Vanessa Angel Tolak Kencani Menteri Meski Tarif Rp 60 Juta, Kasus Prostitusi Artis Terungkap

Sebagian besar WBP setempat sesuai hasil pendataan adalah warga dari luar Kabupaten Banjar. Hanya 22 orang yang ber-KTP Banjar.

Terungkap pula sebanyak 50 WPB yang sama sekali belum pernah melakukan rekam KTP-El.

Dari jumlah 417 WBP di Lapas Perempuan MArtapura, sebut Azwar, pada kegiatan Kamis tersebut sebanyak 235 WBP yang telah direkam.
Selebihnya, 182 orang, perekamannya diupayakan dituntaskan pada Jumat.

Dikatakannya, kelancaran perekaman sangat tergantung pada jaringan internet.

"Pada Kamis kemarin terjadi gangguan internet sehingga perekaman baru bisa dimulai pukul 17.00 Wita. Karena itu perekamannya berlangsung hingga malam," tandasnya.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dukcapil Banjar, Yusi Ansyari Nihe, menerangkan pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan terhadap tiap warga negara (termasuk WBP) berbeda-beda tergantung pada hasil pelacakan.

"Ada yang perlu direkam, ada yang tak bisa direkam, ada yang cuma mau dicetakkan, ada yang hilang, ada yang baru direkam tapi belum jadi. Ada juga tak tak punya apa-apa. Jadi kasus per kasus beda-beda tindakannya," jelasnya.

Namun semua hal tersebut dipastikannya bakal ditangani, hanya saja saat ini fokusnya pada capaian angka atau banyaknya warga yang bisa dilayani.

Sementara ini yang susah ditangani yakni yang tidak ada datanya sama sekali.

"Cuma ada nama dan alias, tak bisa kami ambil data seperti itu untuk pencetakan KTP," ucap Yusi.