Berita HS

Pemkab HSS Respons Saran dan Masukan DPRD Terkait Raperda Tentang Penanggulan Bencana

Pemerintaha Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memberikan respons atau tanggapan baliknya atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD HST terkait raperda

Pemkab HSS Respons Saran dan Masukan DPRD Terkait Raperda Tentang Penanggulan Bencana
HO/Dinas Kominfo HSS
Anggota DPRD HSS saat mengikuti Rapat Paripurna, di Gedung DPRD HSS di Kandangan Senin (8/4/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Pemerintaha Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memberikan respons atau tanggapan baliknya atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD HST terkait raperda, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kesejahteraan warga lanjut usia.

Tanggapan tersebut disampaikan Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II, Rodi Maulidi, Senin (8/4/2019).‎

Menanggapi fraksi Antaludin agar penanggulangan bencana dilaksanakan lebih cepat, dan akutar tanpa mengesampingkan prinsip dasar penanggulangan bencana, Syamsuri menyatakan, hal tersebut sudah menjadi komitmen Pemkab HSS dan jajaran yang terlibat baik dari instansi, lembaga, dan komunitas masyarakat atau relawan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Raperda tersebut.

Wabup menambahkan bencana alam itu bersifat dinamis dan kandang tak bisa diprediksi mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat, Adapun dampaknya selain psikologis korban, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, bahkan bisa merenggut nyawa.

Baca: Dinas Perdagangan Kotabaru Libatkan TP4D Kejaksaan Dalam Proses Lelang Pasar Kemakmuran

Baca: BREAKING NEWS : Longsor di Pumpung Cempaka Banjarbaru, 5 Orang Dilaporkan Tertimbun

Baca: Tiga Korban Diduga Masih Tertimbun Longsor di Pumpung Cempaka, Pencarian Terkendala Lumpur

"Beberapa potensi bencana yang sering terjadi di HS antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta permukiman. Dan angin puting beliung, "Kita berupaya mengurangi risiko yang diakibatkan bencana, baik di bidang sosial ekonomi, dan lingkungan alam serta pemicu bencana yang tak dapat diprediksi tersebut bisa diantisipasi,"katanya.

Mengenai lansia tak mampu dan sebatang kara, Pemkab HSS jeas Syamsuri sudah melaksanakan program bantuan Soasial Jaminan Hidup Lanjut Usia (Jadup Lansia) sejak 2014 sampai sekarang. Disebutkan, hinga kini jumlah pemenrimanya 2.500 orang, dengan total anggaran Rp 13,4 miliar.

Sedangkan lansia produktif melalui APBD Provinsi Kalsel Pemnkab memberikan modal usaha program bantuan sosial ekonomo produktif (EUP) Lansia Rp 2 juta per lansia. Namun diakui jumlah penerimanya masih terbatas.

Menaggapi Fraksi Gerindra terkait pendataan penerima bantuan agar lebih tepat sasaran, dan tidak ada lansia tak mampu yang sampai tak menerima, Wabup menjelaskan, pendataan dilaksanakan melalui Dinas Sosial, yang terus di update melalui program sarjana pendamping desa serta mengakomodir laporan masyarakat.

Baca: 6 Keunggulan Pil KB Generasi Baru untuk Perempuan Cukup Diminum Sekali Sehari, Melancarkan Haid

Baca: Pencarian Korban Longsor di Pumpung Perlu Waktu, Posisi Korban Diduga di Kedalaman 12 meter

Baca: Kasus Curanmor di Kota Banjarmasin Tinggi, Sebulan, Damanhuri Gasak 12 Unit Motor Curian

Sebelum Jadup disalurkan, sudah dilaksanakan verifikasi dan validasi untuk keakuratan. Data administrasi serta lkesesuaian kriteia penerima bantuan.

"Kami juga berpegang pada data basis data terpadu yang dikeluarkan Kemensos, dimana data lansia di HSS ada 11.883 orang dan diakui. Sebanyak 11.592. Setelah diverifikasi dan validasi data berdasarkan update kondisi dilapangan diperoleh hasil lansia potensial 3.481 orang dan lansia tak potensial 4.228 orang."ungkap Wabup. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved