Berita Tapin

Tim BPN Prabowo Sandi Tak Sanggup Tertibkan Alat Peraga Kampanye yang Dipasang Relawan

H Bakri alias Haji Ibak mengaku tak sanggup menertibkan alat peraga kampanye berupa striker yang terlanjur dibagikan para relawan.

Tim BPN Prabowo Sandi Tak Sanggup Tertibkan Alat Peraga Kampanye yang Dipasang Relawan
Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid
Rapat koordinasi persiapan pengawas penertiban APK sebelum masa tenang di Aula Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapin, Selasa (9/4/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - H Bakri alias Haji Ibak mengaku tak sanggup menertibkan alat peraga kampanye berupa striker yang terlanjur dibagikan para relawan.

Pria yang mewakili Tim Badan Nasional Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandi di wilayah Kabupaten Tapin itu mengaku dari semua jenis alat peraga ataupun bahan kampanye yang terpasang dilakukan para relawan.

"Dari kami tidak ada yang memasang. Semua itu kegiatan para relawan, termasuk striker yang ditempel di kendaraan. Kami tak sanggup melepas karena bergerak dan menyebar. Kami hanya minta bila ketemu tidak dikenakan sanksi," katanya saat Rapat Koordinasi Persiapan Penertiban APK sebelum masa tenang di Aula Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapin, Selasa (9/4/2019).

Fakhrian Noor, anggota Bawaslu Kabupaten Tapin selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan mengatakan batas pemasangan alat peraga kampanye atau APK berakhir pada 13 April ini.

Baca: Berjejal Ngurus KTP di Kantor Disdukcapil Banjar, Lokasi Sempit, Warga Harapkan Hal Ini

"Apabila pada 13 April itu APK masih terpasang akan kami teruskan laporannya kepada masing-masing tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik," katanya.

Sehari setelahnya masa tenang masih tetap terpasang, jelas Fakhrian Noor, maka kewenangan tim gabungan Bawaslu dan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tapin yang menurunkan APK tersebut.

"Tidak ada sanksi hanya kami panggil tim sukses dan partai politik untuk mengambil APK calon legislatif maupun APK pasangan calon presiden dan wakil presiden mereka," katanya.

Ketua KPU Kabupaten Tapin, Henny Hendriyanti mengatakan tahapan masa tenang memang sudah diatur dalam peraturan KPU RI harus bebas dari bahan ataupun APK peserta pemilu 2019.

Baca: Harga Tiket Masih Mahal, Penumpang Manfaatkan Booking Tiket Murah Untuk Libur Panjang

"Segala bentuk kampanye, pertemuan dialogis tidak boleh lagi ada aktivitas atau APK terlihat di masa tenang. Pemasangan APK itu dipasang peserta Pemilu, maka sudah kewajiban peserta Pemilu melepaskan APK mereka. Jika tidak dilepas, maka tim gabungan yang melepas APK tersebut," katanya.

Rapat Koordinasi Persiapan Penertiban APK sebelum masa tenang itu dimoderatori Ketua Bawaslu Kabupaten Tapin, Thessa Aji Budiono dengan narasumber Bupati Tapin HM Arifin Arpan dan Dandim 1010 Rantau, Letkol Inf Rio Neswan. (banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved