Berita HST

Hukum Adat Dayak Meratus Sudah Turun Temurun, Mencuri di Tanah Adat Bisa Didenda

hukum Adat di wilayah adat Dayak Meratus sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan, aturan ini turun temurun diberlakukan oleh masyarakat Dayak Meratus.

Hukum Adat Dayak Meratus Sudah Turun Temurun, Mencuri di Tanah Adat Bisa Didenda
M Kipli Alghifary
Pengantin Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Roby, berencana bakal memberkalukan hukum adat jika kasasi yang dilakukan Walhi gagal untuk melindungi Meratus.

Menurutnya, hukum Adat di wilayah adat Dayak Meratus sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan, aturan ini turun temurun diberlakukan oleh masyarakat Dayak Meratus.

"Hukum adat itu sudah ada dari dahulu sampai sekarang," jelasnya Rabu (10/4/2019)

Tak cuma perkara pertambangan di tanah adat saja. Perkara pencurian hasil bumi dari tanah adat pun bisa didenda.

Bahkan, dendanya beragam. Tergantung berat ringannya jenis pelanggaran. Pelanggaran tak hanya berupa pencurian atau rencana penambangan di tanah adat Gunung Meratus saja. Tapi juga segala bentuk pelanggaran apapun.

Baca: Meratus di Batang Alai TimurTerancam Ditambang, Aman Ancam Berlakukan Hukum Adat 

Hukumannya beragam mulai dari denda wajan, perkakas dapur, hingga uang satu tahel.

Tahel merupakan satuan di Dayak Meratus. Jika dirupiahkan sebesar Rp 1,2 juta.

Roby menjelaskan dua kecamatan yang mengunakan hukum ada ada dua yakni Kecamatan Batang Alai Timur dan Hantakan.

"Hukum adat itu ada. Contohnya pemuda mabuk di tanah adat. Polisi sempat ingin membawa. Tapi harus diadili secara adat baru diserahkan ke kepolisian," bebernya.

Hukum adat tak ada bentuk tertulisnya. Hukuman dijatuhkan oleh kepala atau ketua adat.

"Kalau mau tertulis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Hulu Sungai Tengah harus segera dilakukan. Selama ini hanya turun temurun dan berbentuk lisan," jelasnya.

Baca: Keluarga Kelima Korban LongsorPumpung Cempaka Diberi Bantuan, Ini Dia Harapan istri Almarhum Noval

Akademisi dari ULM yang juga pegiat hukum adat dan ahli tata negara, Ahmad Fikri Hadin, menjelaskan jika hukum adat ini merupakan persoalan klasik belum ada titik temu antara pengakuan negara dengan ekssistensi hukum adat di Indonesia.

"Hukum adat berlaku di wilayah hukum adat masing-masing. Seperti di Hulu Sungai Tengah. Namun, yang diakui negara adalah yang memiliki legalitas tertulis. Jadi harus ada peraturan berupa perda. Meskipun konstitusi mengakui ada hukum lain yang hidup di Indonesia," jelasnya.(banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved