Berita Banjarmasin

Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Harapkan Pemprov Bisa Percepat Mekanisme Pencairan Dana BOSDA

Walaupun menjadi prioritas dan menjadi komitmen Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel), namun bukan berarti sektor pendidikan bebas

Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Harapkan Pemprov Bisa Percepat Mekanisme Pencairan Dana BOSDA
net
bantuan operasional sekolah 

Dengan cukup banyaknya sekolah swasta yang menerima BOSDA dengan konsep seperti ini, Yusuf mengakui tak mungkin semua proses tersebut bisa selesai dalam satu atau dua hari untuk semua sekolah swasta penerima hibah.

"Perjanjian hibah itu harus ada tandatangan dari kedua belah pihak, kami dan sekolah. Juga harus ada berita acara dan lain sebagainya, jadi tidak mungkin satu atau dua hari semua selesai," kata Yusuf.

Yusuf berjanji pihaknya masih dan akan terus bekerja keras bekerja keras untuk bisa mempercepat dan tekan waktu proses tersebut agar dana BOSDA khususnya untuk sekolah swasta bisa lebih cepat dicairkan.

Saat ini, setiap SMA total menerima bantuan operasional sebesar Rp 1,95 juta dan SMK sebesar Rp 2,65 juta persiswa pertahun sebagai bantuan operasional baik dari Pemerintah pusat maupaun dana gelontoran Pemerintah Provinsi Kalsel.

Jumlah tersebut sebenarnya belum optimal jika mengacu pada Kajian dan Analisis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud RI dimana idealnya, biaya persiswa pertahun untuk SMA sebesar Rp 3 juta dan Rp 3,5 juta untuk SMK.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved