Berita Banjarmasin

Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Harapkan Pemprov Bisa Percepat Mekanisme Pencairan Dana BOSDA

Walaupun menjadi prioritas dan menjadi komitmen Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel), namun bukan berarti sektor pendidikan bebas

Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Harapkan Pemprov Bisa Percepat Mekanisme Pencairan Dana BOSDA
net
bantuan operasional sekolah 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Walaupun menjadi prioritas dan menjadi komitmen Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel), namun bukan berarti sektor pendidikan bebas dari persoalan.

Honor tenaga pengajar yang belum ideal, kelengkapan sarana dan prasarana ujian hingga pencairan dana bantuan operasional sekolah yang belum seluruhnya lancar menjadi sederet persoalan di sektor pendidikan Banua.

Pencairan dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) ke sekolah swasta salah satunya menjadi poin rekomendasi Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel kepada Pemerintah Provinsi Kalsel untuk ditingkatkan di tahun selanjutnya.

Belum seragamnya waktu pencairan dana BOSDA antara sekolah negeri dan sekolah swasta dinilai Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel menjadi hal yang dapat diupayakan agar bisa dipercepat.

Dimana pencairan dana BOSDA untuk sekolah swasta di Kalsel bisa mencapai berpuluh-puluh hari lamanya.

Baca: Ashanty Blak-blakan Merasa Iri dan Sang Putri Arsy, Istri Anang Hermansyah Sampai Tunjukkan Ini

Baca: Perlakuan Ibu Reino Barack Saat Syahrini Sakit Sempat Terungkap, Reiko Barack Lakukan Ini

Baca: Tips Nonton Avengers : Endgame yang Berdurasi Sampai 3 jam Tayang 24 April

Baca: Doa Malam Nisfu Syaban Jatuh Pada Malam Ini, Ustadz Abdul Somad Jelaskan Keutamaan Nisfu Syaban

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, Yusuf Effendi nyatakan faktor teknis administrasi masih menjadi kendala utama yang sebabkan terlambatnya pencairan dana BOSDA untuk sekolah swasta di Kalsel.

Yusuf menjelaskan, tak seperti pada sekolah negeri, BOSDA untuk sekolah swasta harus terlebih dahulu di reposisi untuk bisa digunakan diantaranya untuk belanja modal sekolah atau yang lainnya.

Hal ini menurut Yusuf karena pada sekolah swasta, belanja modal yang dilakukan sekolah tidak menjadi aset Pemerintah Daerah, berbeda dengan belanja modal yang dilakukan sekolah negeri maka otomatis menjadi aset Pemerintah Daerah.

Sedangkan, untuk mereposisi dana agar berstatus dana hibah diperlukan waktu karena butuh mekanisme APBD perubahan.

Setelah itu usai ketuk palu, masih ada lagi syarat administrasi lainnya seperti Surat Keputusan (SK) Penetapan dari Kepala Daerah ditambah proses Perjanjian hibah antara Pemerintah Provinsi dan Kepala Satuan Pendidikan sekolah swasta.

Dengan cukup banyaknya sekolah swasta yang menerima BOSDA dengan konsep seperti ini, Yusuf mengakui tak mungkin semua proses tersebut bisa selesai dalam satu atau dua hari untuk semua sekolah swasta penerima hibah.

"Perjanjian hibah itu harus ada tandatangan dari kedua belah pihak, kami dan sekolah. Juga harus ada berita acara dan lain sebagainya, jadi tidak mungkin satu atau dua hari semua selesai," kata Yusuf.

Yusuf berjanji pihaknya masih dan akan terus bekerja keras bekerja keras untuk bisa mempercepat dan tekan waktu proses tersebut agar dana BOSDA khususnya untuk sekolah swasta bisa lebih cepat dicairkan.

Saat ini, setiap SMA total menerima bantuan operasional sebesar Rp 1,95 juta dan SMK sebesar Rp 2,65 juta persiswa pertahun sebagai bantuan operasional baik dari Pemerintah pusat maupaun dana gelontoran Pemerintah Provinsi Kalsel.

Jumlah tersebut sebenarnya belum optimal jika mengacu pada Kajian dan Analisis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud RI dimana idealnya, biaya persiswa pertahun untuk SMA sebesar Rp 3 juta dan Rp 3,5 juta untuk SMK.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved