Berita HST

Bupati HST Terbitkan SK Pembentukan Panitia Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Ini Tujuannya

Enam tahun menunggu aturan terkait Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati HST akhirnya menerbitkan SK pembentukan panitia Perlindungan Hukum adat.

Bupati HST Terbitkan SK Pembentukan Panitia Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Ini Tujuannya
istimewa/humas
Penyerahan SK Bupati tentang pembentukan panitia perlindungan hukum adat kepada ketua AMAN HST. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Setelah enam tahun menunggu aturan terkait  Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati Hulu Sungai Tengah akhirnya menerbitkan SK pembentukan panitia Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Surat Keputusan Bupati Nomor 140/90/411.43 Tahun 2019 tentang Pembentukkan Panitia Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sudah diserahkan kepada Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara  (AMAN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Roby.

SK tersebut diserahkan oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab HST Pandiansyah.

Roby mengatakan SK ini merupakan  harapan baru bagi Masyarakat Adat Dayak Pegunungan Meratus. Dengan adanya SK ini, menurutnya Pemerintah Daerah memberikan tindakan nyata kepada Masyarakat Adat, sebagai wujud dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dan komitmen untuk menyelamatkan serta menjaga Meratus baik itu masyarakatnya hingga alamnya.

"Setelah lebih dari enam tahun akhirnya Masyarakat Adat menemukan titik terang. Ini akan menjadi dasar pembentukan aturan untuk menlindungi masyarakat adat," bebernya.

Baca: Save Meratus Digaungkan dan Jadi Pemenang Tema Kreasi Rujak Antarsiswa SIT Al Khair Barabai

Baca: Peringati Hari Bumi, Mahasiswa Long March 5 Km Bawa Spanduk Save Meratus di Banjarmasin

Apalagi, wacana pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Hulu Sungai Tengah sudah masuk program pembentukan peraturan daerah tahun 2018 lalu. Namun, pembentukan Peraturan Daerah belum juga terbentuk. 

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, menurutnya, warga adat menjadi terlindungi. Selain itu, hutan adat dapat terhindar dari pertambangan dan kerusakan.

"Peraturan daerah ini merupakan gaung kami untuk menyelamatkan meratus. Hutan adat, dan warganya harus dilindungi," tegasnya. 

Terpisah, Tokoh Adat di Desa Kiyu, Maribut, berharap agar hutan adat di Pegunungan Meratus bisa terjaga. Menurutnya, hutan-hutan ini merupakan warisan kepada anak cucu nanti.

"Kalau bisa jangan ada pertambangan. Kami tidak ingin alam dirusak, katanya. (banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved