Kriminalitas Kalteng

Sidang Kasus Korupsi Mantan Bupati Katingan Yantenglie, Pengacara: Penepatan Tersangka Cacat Hukum

Kasus penggelapan Kas Pemerintah Kabupaten Katingan sebesar Rp100 miliar, yang diduga dilakukan oleh Mantan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie

Sidang Kasus Korupsi Mantan Bupati Katingan Yantenglie, Pengacara: Penepatan Tersangka Cacat Hukum
Banjarmasinpost.co.id/Faturahman
Mantan Bupati Katingan, Ahmad Yantenglie (paling kiri, baju coklat) saat menghadiri persidangan di Pengadilan Tipikor Palangkaraya, Selasa (23/4/2019) malam. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Kasus penggelapan Kas Pemerintah Kabupaten Katingan sebesar Rp100 miliar, yang diduga dilakukan oleh Mantan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie, sudah masuk dalam tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Palangkaraya.

Hingga saat ini, kasus tersebut sudah masuk dalam agenda mendengar keterangan saksi yang jumlahnya mencapai 20 orang saksi, sehingga proses persidangan terhadap Mantan Bupati Katingan tersebut berjalan cukup lama di Pengadilan Tipikor Palangkaraya.

Sedangkan Yantenglie sendiri, hingga, Kamis (25/4/2019) masih menjalani masa tahanan selam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Palangkaraya. Pengacara Yantenglie, Antonius Kristianto, menyebut hingga beberapa kali melakukan persidangan pihaknya tetap merasa yakin bahwa prosedur penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sesuai aturan.

Baca: Kerusakan Jalan Menuju Pelabuhan Bahaur Pulangpisau Kalteng Mulai Ditangani

Baca: Menangis, Itulah Ekspresi Vanessa Angel di Sidang Perdana, Pengacara ungkap Sosok Rian Subroto

Baca: Perjalanan Kasus Kris Hatta, Palsukan Dokumen Nikah dengan Hilda Vitria & Ancaman 12 Tahun Penjara

Ini, karena sejak awal kasusnya di proses di Polda Kalteng, terkait dugaan melakukan tindakpidana korupsi kas daerah Pemkab Katingan Rp100 miliar menyalahi ketentuan."Saat ditetapkan sebagai tersangka klien kami tidak didampingi penasehat hukum, padahal sesuai aturan pasal 56 ayat 1," ujarnya.

Dikatakan dia, saksi yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum (JPU) yakni Teguh Handoko, Kepala Kas Bank BTPN Pondok Pinang Jakarta, tidak bisa dipakai, karena bukan kewenangannya dalam menandatangani MoU dengan Pemkab Katingan terkait penyimpanan dana Rp100 miliar yang diperkarakan, karena ada Kepala Cabangnya, kenapa yang teken malah kepala kas nya," ujarnya.

Dia juga menyebut, yang membuka rekening giro pemindahan kas dari Pemkab Katingan ke Bank BTPN Pondok Indah Jakarta, tidak diketahui oleh bupati katingan, saat itu dijabat Yantenglie. Namun, penarikan uang dilakukan mengatasnamakan Bupati Katingan Yantenglie. Ini yang kami perkarakan, karena saya yakin klien kami tidak bersalah," ujarnya.

Sementara itu, salah satu JPU, Tommi, yang juga adalah Kasi Pidana Khusus Kejari Katingan, dalam persidangan, Selasa (23/4/2019) malam, di pengadilan Tipikor, menyebutkan, soal adanya MoU perubahan dari kas Katingan ke Giro di Bank BPTN, masih akan diungkap dalam persidangan berikutnya, karena dalam MoU susulan itu, didalamnya ada tanda tangan Bupati Katingan, saat itu dijabat oleh Yantenglie,"ujarnya.

(banjarmasinpost.co.id /faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved