Pilpres 2019

Ini Maksud Kunjungan BPN Prabowo-Sandi ke PU RI, Berhubungan dengan Dugaan Kecurangan

Para sekjen partai Koalisi Adil Makmur Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi datang ke KPU untuk berdiskusi soal berbagai dugaan kecurangan.

Ini Maksud Kunjungan BPN Prabowo-Sandi ke PU RI, Berhubungan dengan Dugaan Kecurangan
BPost Cetak
BPost edisi cetak Jumat (26/4/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Para sekjen partai Koalisi Adil Makmur Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi datang ke KPU untuk berdiskusi soal berbagai dugaan kecurangan.

BPN berharap di sisa waktu yang ada berbagai kecurangan tersebut dapat diungkap.

Selain itu BPN ingin kesalahan pengunggahan data bisa segera diselesaikan.

"Oleh karena itu kedatangan lima sekjen berbagai partai yang mengusung pasangan Prabowo-Sandi memberikan harapan kepada Komisi Pemilihan Umum agar sisa waktu yang ada digunakan secara baik, berlaku jujur dan setiap hak suara yang disuarakan rakyat Indonesia dalam pemilihan umum menjadi sebuah bentuk kedaulatan rakyat yang harus dihargai dan dijaga berapapun jumlah suara itu, ke manapun, partai politik manapun," ujar Ahmad Muzani.

Baca: Komentar Jessica Iskandar Soal Video Mesum Diduga Richard Kyle, Kakak Jedar Minta Hal Ini

Baca: Keyakinan Ibunda Irish Bella ke Ammar Zoni Ketimbang Sosok Lain Diungkap, Sindir Giogino Abraham?

Baca: Perasaan & Perubahan Syahrini Sebelum Reino Barack Akui Istrinya Hamil, Teman Luna Maya Alami Ini

Baca: Segini Total Biaya Liburan Keluarga Anang-Ashanty ke Luar Negeri, Aurel Hermansyah Ungkap Hal Ini

Mereka datang juga untuk menyampaikan simpati atas banyaknya penyelenggara pemilihan umum yang meninggal dunia.

Mereka berharap mendapatkan penjelasan dari KPU atas kejadian tersebut.

Ahmad Muzani mengatakan BPN menilai seharusnya hal-hal seperti itu dapat diantisipasi oleh KPU.

Cara yang bisa dilakukan oleh KPU adalah merekrut petugas penyelenggara pemilu yang sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam politik parsial.

"KPU tadi telah menjelaskan kepada kami mengurangi beban TPS (tempat pemungutan suara, red), yang tadinya maksimal 500 menjadi maksimal 300. Telah berupaya mengajukan asuransi bagi setiap penyelenggara, tetap pengajuan tersebut tidak mendapatkan respons baik sehingga kami menyayangkan pemerintah tidak merespons pengajuan asuransi yang diajukan oleh pimpinan KPU," ujar Muzani.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved