Pemilu 2019

KPU Banjarmasin Baru Menerima LPPDK dari Partai Nasdem, Parpol Lain Diberi Batas Waktu hingga Rabu

Bersamaan dengan penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kalimantan Selatan tengah menunggu Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampany

Editor: Eka Dinayanti
BPost Cetak
BPost edisi cetak sabtu (27/4/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bersamaan dengan penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kalimantan Selatan tengah menunggu Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ( LPPDK) partai politik peserta Pemilu 2019.

Jika tak melapor maka calon anggota legislatif (caleg) dari parpol tersebut tidak akan dilantik.

Sementara ini KPU Banjarmasin baru menerima LPPDK dari Partai Nasdem.

Komisioner Heri Wijaya mengatakan LPPDK partai berbendera biru tersebut diterima pada Jumat (26/4) siang.

Heri pun mengimbau pengurus parpol lainnya untuk segera menyerahkan LPPDK paling lambat Rabu (1/5).

Sebab jika terlambat atau tidak menyerahkan LPPDK, calegnya yang terpilih akan kesulitan untuk dilantik.

"Dari sisi administrasi tidak bisa ditetapkan jadi calon terpilih kalau parpolnya tidak serahkan LPPDK," kata Heri.

LPPDK dari seluruh parpol peserta pemilu selanjutnya diserahkan KPU Banjarmasin ke KPU Kalsel dan Kantor Akuntan Publik.

Dalam hal ini KPU hanya berperan sebagai fasilitator dan form LPPDK yang harus diisi oleh parpol.

Baca: Menengok Calon Museum Senjata Banjarmasin, Syarifuddin Rawat Ratusan Mandau karena Kesalahan Ayah

Baca: Pernikahan Irish Bella-Ammar Zoni Ditayangkan Live Streaming SCTV, Syahrini dan Reino Barack?

Baca: Pedangdut Ayu Ting TIng dan Via Vallen Raih Piala di SCTV Music Awards 2019, Ini Kategorinya

Baca: 13 Macam Diet Terbaik Tahun 2019 Turunkan Berat Badan dan Sehat, Diet Mediterania Nomor Wahid

Sedangkan untuk proses pencocokan, pemeriksaan, penilaian layak atau tidaknya, hingga klarifikasi dilakukan sepenuhnya oleh Kantor Akuntan Publik.

"Kalau misalnya alat peraga kampanyenya banyak sekali tapi yang dilaporkan sedikit, ini yang menilai akuntan publik, bukan kami," terang Heri.

Ada pun hal yang dilaporkan, menurut Heri, antara lain penggunaan dana kampanye termasuk pengeluaran barang dan jasa.

Laporan juga harus disertai bukti transaksi atau nota pembelian.

Laporan itu mengenai transaksi tiga hari setelah parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu hingga Kamis (25/4) sebagai hari terakhir tutup buku.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved