Pemilu 2019

DPD Golkar Banjarmasin Serahkan LPPDK Besok, Hj Ananda Sebut Pos yang Banyak Makan Biaya

Salah satu partai peserta Pemilu 2019 di Banjarmasin, DPD Golkar Banjarmasin berencana akan serahkan LPPDK nya Senin (29/4/2019)

DPD Golkar Banjarmasin Serahkan LPPDK Besok, Hj Ananda Sebut Pos yang Banyak Makan Biaya
Banjarmasinpost.co.id/Isti Rohayanti
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Hj Ananda 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing kabupaten dan kota termasuk di Kalsel tetapkan batas akhir penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) hingga Rabu (1/5/2019).

Salah satu partai peserta Pemilu 2019 di Banjarmasin, DPD Golkar Banjarmasin berencana akan serahkan LPPDK nya Senin (29/4/2019), walaupun sebenarnya penerimaan LPPDK sudah dibuka sejak Jumat (26/4/2019).

Dijelaskan Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin, Hj Ananda, saat ini pihaknya masih dalam proses penyusunan dan rekap internal LPPDK yang dilakukan oleh masing-masing Caleg Golkar peserta Pemilu 2019 di Kota Banjarmasin.

Proses ini menurut Hj Ananda sudah menjadi fokus pihaknya usai hari pemungutan suara pada Rabu (17/4/2019), bahkan sudah dimulai sebelum proses pemungutan suara selesai.

Baca: Viral Kotak Suara Dipindah ke Gudang di Bekasi, Ketua KPU Akui Ada yang Tak Digembok

Baca: Pemungutan Suara Ulang di TPS 069 Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat Bikin Warga Kecewa

Baca: Bersamaan Avengers : Endgame Tayang di Bioskop, #ThankYouAvengers Jadi Trending Topic Dunia

Sehingga para Caleg Golkar peserta Pemilu 2019 di Kota Banjarmasin sudah diminta sedikit demi sedikit menyerahkan data pengeluaran kampanye ke partai agar tidak terlalu menumpuk saat penyusunan LPPDK.

"Habis pemilu 17 April 2019 konsen kita mengurus LPPDK. Tapi sebelumnya sudah dhimbau ke para Caleg untuk menyicil laporannya ke partai," kata Hj Ananda.

Berbicara soal kisaran angka pengeluaran kampanye DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin, Hj Ananda belum mau menyebutkan nilai secara spesifik.

Namun menurutnya, pengeluaran terbesar yaitu pada pos anggaran kampanye tatap muka.

Secara umum, Hj Ananda mengaku mengapresiasi konsep LPPDK dan jenis laporan lainnya yang wajib dipenuhi peserta Pemilu termasuk pada di Pemilu 2019 kali ini.

"Sudah bagus mekanisme ini menurut kami, jadi semua lebih transparan," kata Hj Ananda. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved