Berita Jakarta

ICW Sebut Kerugian Negara Akibat Korupsi Sepanjang 2018 Mencapai Rp 9,29 Triliun,

Selama ini Indonesia Corruption Watch (ICW) mengumpulkan data putusan perkara korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan pada tingkat pengadilan negeri

ICW Sebut Kerugian Negara Akibat Korupsi Sepanjang 2018 Mencapai Rp 9,29 Triliun,
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dan Lalola Easter di kantor ICW, Jakarta, Minggu (28/4/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Selama ini Indonesia Corruption Watch (ICW) mengumpulkan data putusan perkara korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Melalui hasil kejiannya ICW menyimpulkan, kerugian negara akibat korupsi pada 2018 mencapai Rp 9,29 triliun. Hal ini disampaikan ICW pada yang disampaikannya, Minggu (28/4/2019).

Pengumpulan data dilakukan sejak 1 Januari 2018-31 Desember 2018.

"Hasil pemantauan ICW pada tahun 2018 ada 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa yang diputus pada ketiga tingkatan pengadilan," kata peneliti ICW Lalola Easter dalam paparan di kantor ICW, Jakarta, Minggu sore.

Baca: BREAKING NEWS - Baru Bangun Tidur, Bocah Ini Kaget Lihat Ibunya Gantung Diri, Lalu Lari ke Tetangga

Baca: Mulan Jameela dan Ahmad Dhani Lolos ke DPR RI di Pemilu 2019? Reaksi Eks Duet Maia Estianty Malah

Baca: Mau Dioperasikan, RSUD Kintap di Tanahlaut Atapnya Bocor, PLT Kadinkes Merasa Heran

ICW mencatat, sebaran putusan tindak pidana korupsi pada tahun 2018 adalah 926 terdakwa pada tingkat pengadilan negeri, 208 pada tingkat pengadilan tinggi, dan 28 terdakwa di tingkat MA.

"Permasalahan asset recovery masih menjadi tantangan tersendiri. Dengan kerugian negara sekitar Rp 9,29 triliun, upaya pengembalian kerugian tersebut belum maksimal," ujar dia.

Menurut Lalola, ICW mencatat, vonis pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa kasus korupsi sekitar Rp 805 miliar dan sekitar 3 juta dollar Amerika Serikat.

"Maka hanya sekitar 8,7 persen kerugian negara yang diganti melalui pidana tambahan uang pengganti," kata dia.

Lalola berharap, aparat penegak hukum bisa memaksimalkan hukuman pidana tambahan uang pengganti.

"Misalnya, Kejaksaan dan KPK perlu memaksimalkan asset recovery dengan merumuskan dakwaan dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang (TPPU) agar kalau bicara pendekatan follow the money itu bisa kelihatan. Sehingga asset recovery itu dilakukan dengan lebih maksimal," kata dia.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved