B Focus Urban Life

Dana Bosda Tidak Ada Lagi, Disdik Banjar Bingung Menyikapi Juknis Baru Dana BOS

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Banjar pun langsung membahas hal tersebut dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja

Dana Bosda Tidak Ada Lagi, Disdik Banjar Bingung Menyikapi Juknis Baru Dana BOS
BPost Cetak
B Focus edisi cetak Senin (29/4/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Banjar pun langsung membahas hal tersebut dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Bagaimana kesimpulannya? "Ya karena kita semua mesti menaati aturan, maka masing-masing sekolah beda-beda cara menyiasatinya. Ada yang akan bakumpulan (patungan), ada juga yang akan membawa bekal (makanan) sendiri-sendiri," ucap Kepala Disdik Banjar Maidi Armansyah, Minggu (28/04/2019).

Ia mengatakan sejak tahun 2005 silam Pemkab Banjar tidak lagi menyediakan anggaran Bosda (bantuan operasional sekolah daerah).
Karena itu, saat ini sulit bagi Disdik Banjar untuk mencari solusinya.

Pasalnya kegiatan 2019 telah berjalan, sedangkan peraturan baru tersebut baru Maret 2019 digulirkan.

Baca: Guru Honor ini Takut Tak Konsentrasi Mengajar karena Sering Buru-buru Berangkat dan Lupa Sarapan

Baca: Sosok Ganteng Pria yang Mengazani Anak Nikita Mirzani dan Dipo Latief, Ini Foto-foto Krizna Fahrezi

Baca: Nazar Istri Ahmad Dhani, Mulan Jameela Lolos ke DPR RI, Eks Duet Maia Estianty Banjir Ucapan Selamat

Baca: Reino Barack Ungkap Tanggal Putus Dengan Luna Maya, Tepis Status Makan Teman Untuk Syahrini

"Andai aturan baru itu dibuat November atau Desember mungkin masih sempat diupayakan penganggarannya," tandas Maidi.

Bagi sejumlah daerah lain di Indonesia, termasuk beberapa daerah di Kalsel yang memiliki Bosda, adanya ketentuan baru tersebut tidak menjadi masalah.

"Nah, bagi daerah yang tidak ada lagi Bosda yang menjadi masalah, termasuk di Banjar," sebut Maidi.

Jika tahun depan (2020) Bosda juga tetap tidak ada, lanjut Maidi, pihaknya akan berupaya menganggarkan makan dan minum guru melalui APBD.

"Pegawai di kantor-kantor seperti di Disdik kan ada anggaran makan minumnya. Nah, nanti untuk makan minum guru juga akan kami upayakan menganggarkanya melalui pos anggaran yang sama," cetus Maidi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjat turut menaruh perhatian menyusul adanya aturan baru yang melarang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk keperluan makan dan minum guru di sekolah.

"Dinas Pendidikan Banjar harus berupaya mengalokasi anggaran makan minum bagi para guru tersebut," cetus Sekretaris Komisi IV DPRD Banjar H Khairuddin, Minggu (28/4).

Ia mengatakan langkah tersebut perlu dilakukan mengingat kebutuhan minum dan snack para guru dan pendidik juga sangat penting.

"Saran kami agar Dinas Pendidikan Banjar menganggarkan dari anggaran kegiatan dinas atas Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda)," cetus Khairuddin.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved