Berita Banjarbaru

Dana Riset Minim, Sekda Kalsel Sebut Harus Berkesuaian dengan Program Strategis Pembangunan

Di Tahun 2019 ini alhanya ada alokasi Rp 150 juta saja selama satu tahun yang mana nanti akan dipakai oleh tim peneliti dalam dewan riset daerah.

Dana Riset Minim, Sekda Kalsel Sebut Harus Berkesuaian dengan Program Strategis Pembangunan
Banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Sekda Kalsel H Haris Makkie saat mengukuhkan 19 orang Dewan Riset Daerah sekaligus membuka acara Rakor dan Workshop Kelitbangan Kalsel 2019, Senin (29/4/2019), di Aula Kebun Raya Perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan harus berdasar di penelitian. Namun sayangnya alokasi dana penelitian Pemerintah Daerah masih minim.

Di Tahun 2019 ini alhanya ada alokasi Rp 150 juta saja selama satu tahun yang mana nanti akan dipakai oleh tim peneliti dalam dewan riset daerah.

"Ya, ada alokasi anggaran Rp 150 juta, untuk satu tahun. Kita akan evaluasi bagaimana berjalannya apa cukup atau kurang. Kita akan evaluasi, tahun ini seperti apa berjalannya apakah Rp 150 juta ini kurang atau cukup," kata Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Muhammad Amin, Senin (29/4/2019).

Kalau kurang setelah evaluasi pastinya akan ditambah."Tapi pastinya Balitbangda akan mengusulkan ke Tim anggaran di TAPD Provinsi. Kalau urgent pasti TAPD mengabulkan," kata Muhammad Amin.

Dijelaskan Muhammad Amin, hampir setiap tahun itu Balitbangda ada penelitian di bidang pendidikan, kesehatan ekonomi dan pariwisata.

Baca: Hasil Penghitungan Suara C1 Selesai, Bupati Tanahlaut Minta Tak Ada yang Bahas Perbedaan di Medsos

" Untuk tahun ini ada lagi usulan penelitian tentang usulan kembali pangeran Hidayatullah menjadi pahlawan nasional, ada juga penelitian tentang pasar rakyat, ada penelitian wisata religi, wajib belajar 12 tahun dan sejenisnya," urainya.

Mantan Kadis ESDM Pemprov Kalsel ini menjelaskan bahwa hasil penelitian itu kemudian akan diserahkan ke SKPD terkait untuk dijalankan."Kita hanya menggodok penelitiannya saja. Kalau sudah ada hasilnya nanti diserahkan ke SKPD terkait, termasuk di Bapedda," kata Muhammad Amin.

Sekda Provinsi Kalimantan, Abdul Haris Makkie menjelaskan terkait pendanaan di sektor penelitian ini adalah kewenangan dari Balitbangda.

"Tentu litbang yang mengkomunikasikan dengan dewan riset daerah. Tentu saja hal itu harus ada program-programnya apa saja yang disusun. Kita tidak akan berikan dana gelondongan gitu saja tanpa ada program kan. Pastinya akan tetap ada rerencana terukur apa saja atau program apa saja yang akan dilakukan dalam penelitian," tandas Sekda.

Baca: Bupat Tala Sidak ke Pasar, Temukan Penjualan Ayam Lesu, Ini Bahan Pokok yang Naik di Pelaihari

Sekda menyebutkan, jika programnya banyak dan berkesesuaian dengan arah kebijakan pasti diberikan.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved