Berita Kabupaten Banjar

Pejabat Pemkab Banjar Digembleng Cara Kelola Informasi dan Dokumentasi, Ini Tujuannya

Kegiatan Sosialisasi PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) itu digelar oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (KISP)

Pejabat Pemkab Banjar Digembleng Cara Kelola Informasi dan Dokumentasi, Ini Tujuannya
Media Center Kominfo Banjar untuk banjarmasinpost.co.id
Kadis KISP Banjar HM Farid Soufian (kedua kanan) menyampaikan materi pada sosialisasi PPID, Selasa (30/04/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Seluruh pejabat teras perwakilan tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Banjar dikumpulkan di ruang pertemuan di lantai empat hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Selasa (30/04/2019).

Mereka digembleng mengenai cara smart mengelola informasi dan dokumentasi. Kegiatan Sosialisasi PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) itu digelar oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (KISP) Banjar.

Peserta sosialisasi PPID tersebut sebanyak 53 orang dari para pejabat OPD dan kecamatan di lingkup Pemkab Banjar. Narasumber didatangkan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Agus Dwi Muhanan, serta dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan M Tahir Supiani.

Kepala Dinas KISP Banjar HM Farid Soufian mengatakan sosialisasi PPID ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkup Pemkab Banjar.

Baca: Tim Peneliti Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI Sambangi DPRD Kalsel, Dapati Hal Ini di Banua

"Ini sebetulnya bukan hal baru. Dari sisi kebijakan, pemerintah telah menginisiasi sejak tahun 2008 dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik," ucap Farid.

Dikatakannya, inisiasi dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel sebenarnya juga telah ada. Namun praktik dan implementasinya belum sesuai hatapan.

Farid mengatakan mengatakan perkembangan teknologi juga menimbulkan arus informasi dari barbagai arah yang seringkali menimbulkan hoax. "Sebagai ASN kita harus berada di garda terdepan untuk menyampaikan informasi yang benar," tandas Farid.

Diakuinya, pekerjaan mengelola Informasi publik memang bukan hal yang mudah. Diperlukan ketelitian dimulai dari ketika memberikan pelayanan permohonan informasi yang masuk.

"Harus dicek secara baik apakah permohonan tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku," sebutnya.

Baca: Prabowo Unggul di Tapin Utara, Hindari Kesalahan KPU Tapin Dua Hari Tetapkan Hasil Pemilu 2019

Selain analisa yang matang, ketepatan waktu juga harus diperhitungkan. Pasalnya, tiap permohonan informasi yang masuk harus diberi tanggapan dalam waktu sepulih hari kerja. Jika diperlukan waktu tambahan, maksimal dalam waktu 17 hari kerja permohonan informasi yang masuk harus diberi tanggapan.

Halaman
12
Penulis: Idda Royani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved