ASN Korupsi

Enam PNS di Batola Dipecat, tapi Masih Menerima ini, Bahkan Boleh Masuk Kantor

Pemecatan terhadap ASN yang terbukti korupsi dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi pada Kamis (25/4).

Enam PNS di Batola Dipecat, tapi Masih Menerima ini, Bahkan Boleh Masuk Kantor
BPost Cetak
BPost edisi cetak Rabu (1/5/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Pemecatan terhadap ASN yang terbukti korupsi dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi pada Kamis (25/4).

Ini menguatkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri Tjahjo Kumolo, MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada 13 September 2018.

Menyikapi deadline pemerintah pusat, Bupati Baritokuala segera memecat enam pegawainya.

“Iya enam PNS di Kabupaten Batola sudah diberhentikan dengan tidak hormat melalui SK Bupati Hj Normiliyani per 29 April 2019,” kata Kepala BKD Batola Hardian, Selasa (30/4).

Baca: Kesalahan Ammar Zoni Disebut Setelah Resmi Nikahi Irish Bella, Berkaitan dengan Ranty Maria?

Baca: KPK Mendata 1.124 ASN Korupsi, 46 Ada di Kalsel, 28 Pegawai Sudah Dipecat

Baca: Alasan Tak Terduga Vanessa Angel Jual Diri di Prostitusi Artis Terungkap, Oknum Polda Jatim Terseret

Baca: Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan Ditakdirkan Berjodoh Seusai Heboh Foto Pernikahan Diungkap Sosok Ini

Pegawai itu tersebar di Dinas Pendidikan, Kecamatan Anjir Pasar serta Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Namun menurut Hardian, keenam orang tersebut masih boleh masuk kantor dan tetap digaji.

“Mereka masih bisa melakukan upaya hukum yang lebih tinggi. Kami akan lihat dulu apa upaya hukum yang dilakukan mereka,” ujar Hardian.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved