Mereka Bicara

Refleksi Hari Buruh Internasional, Gerakan Buruh dalam Pusaran Politik Nasional

Pergerakan buruh di Indonesia muncul bersamaan dengan masa penjajahan Belanda. Seiring dengan hal tersebut perjuangan buruh sedikit banyak terpengaruh

Refleksi Hari Buruh Internasional, Gerakan Buruh dalam Pusaran Politik Nasional
Banjarmasinpost.co.id/jumadi
Apel gelar pasukan Polresta Banjarmasin dan Binma Polda Kalsel dalam pengamanan Hari Buruh Internasional atau May Day, Rabu (1/5/2019) hari ini. 

Buruh menjadi ladang suara yang menggiurkan bagi partai-partai politik pada saat itu. Walaupun demikian berbagai peraturan perburuhan dihasilkan saat itu, seperti Undang-Undang Perburuhan yang mengatur tentang kecelakaan kerja, perjanjian antara serikat buruh dan majikan, dan penyelesaian perselisihan perburuhan.

Pada era Orde Baru, seiring dengan peristiwa pemberontakan G30S/PKI tahun 1965, gerakan buruh meredup. Ditandai wadah organisasi serba tunggal termasuk serikat buruh tunggal, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menjadi satu-satunya serikat buruh yang diakui pemerintah saat itu.

Gerakan buruh (dan tani) sebagai basis massa terbesar PKI kala itu, dicitrakan mengandung bahaya laten komunis yang berbahaya, oleh karena itu harus dibatasi dan dikontrol oleh negara. Jargon era pembangunan menganggap gerakan buruh menimbulkan instabilitas,mengurangi daya saing serta menghambat investasi. Buruh hanya dijadikan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi saja.

Pada era reformasi, Presiden BJ Habibie meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi pada tahun 1998, hingga kini Indonesia menjadi satu-satunya Negara ASEAN yang meratifikasi konvensi tersebut.

Undang-Undang Nomor21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang muncul di era Abdurrahman Wahid memudahkan serikat pekerja, hanya pada perusahaan yang mempekerjakan 10 orang bisa didirikan serikat pekerja, cukup mencatatkan pengurus dan AD/ART saja ke dinas ketenagakerjaan setempat.

Bersamaan itu bermunculan partai-partai politik berbasis buruh, seperti pada Pemilu 1999 ada empat parpol yaitu Partai Solidaritas Pekerja, Partai Buruh Nasional, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, dan Partai Pekerja Indonesia, tahun 2004 ada Partai Buruh Sosial Demokrat, terakhir pada 2009 ada Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dan Partai Buruh, walaupun semua parpol tersebut berakhir dengan perolehan suara dibawah 1 persen dan tanpa memperoleh kursi legislatif. Seiring dengan pengetatan pendaftaran parpol dan aturan parliamentary threshold, pada Pemilu 2014 dan 2019 tidak lagi ada partai berbasis buruh.

Melibatkan diri secara langsung di dunia politik bukan hal baru bagi gerakan buruh. Partai Buruh di Inggris merupakan partai berbasis buruh yang mungkin paling mapan diantara partai politik berbasis buruh di dunia, bergantian memerintah Inggris dengan rivalnya Partai Konservatif.

Di Indonesia keterlibatan gerakan buruh di politik dibayangi sejarah masa lalu PKI. Partai komunis tidak hanya di Indonesia, dalam sejarahnya memang lahir dari perjuangan buruh, akan tetapi stigma gerakan buruh berbahaya bagi negara seperti anggapan pemerintah Orde Baru dipatahkan oleh fakta gerakan buruh lebih eksis di negara maju dan demokratis dibanding di negara komunis yang represif. Keruntuhan negara-negara blok komunis di Eropa Timur membuktikan kegagalan ideologi ini mensejahterakan masyarakat termasuk buruh.

Ketakutan bangkitnya komunisme bersamaan gerakan buruh adalah tidak relevan. Perjuangan buruh di Indonesia pascareformasi bahkan bermanfaat kepada masyarakat, seperti program jaminan sosial BPJS. Yang perlu digarisbawahi di sini bagaimana menjadikan politik sebagai media perjuangan buruh, bukan menjadikan isu-isu perburuhan sebagai jualan politik seperti di masa Orde Lama, ibarat meminta tolong mendorong mobil mogok kemudian ditinggalkan begitu saja setelah dapat berjalan. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved