Tajuk

Berebut Kursi Sekolah

pemerintah secara resmi menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sempat menimbulkan polemik di beberapa daerah lantaran disalahgunakan.

Berebut Kursi Sekolah
edi nugroho
PENERIMAAN siswa baru di SDN Karang Mekar 1, di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan sosialisasi tentang beberapa perbedaan antara pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 dan 2019 ini. Artinya, pemerintah secara resmi menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sempat menimbulkan polemik di beberapa daerah lantaran disalahgunakan.

Selanjutnya siswa dari keluarga tidak mampu tetap menggunakan jalur zonasi ditambah dengan program pemerintah pusat (KIP) atau pemerintah daerah untuk keluarga tidak mampu.

Nah, guna meningkatkan transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi, Permendikbud baru ini mewajibkan setiap sekolah peserta PPDB 2019 mengumumkan jumlah daya tampung pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Baca: Ingin Fokus Urus Bisnisnya, Ruben Onsu Putuskan Kurangi di Dunia Hiburan, Ramadhan Isi Dua Acara

Baca: Reino Barack Ternyata Pandai Main Gitar, Suami Syahrini Ungkap Baru Pertama Tampil di depan Umum

Baca: Kaget dapat Ikan Tapah Raksasa, Nelayan Ini Terpkasa Panggil Temannya untuk Mengangkat

Orangtua siswa pun bersemangat menyambut aturan baru ini dengan berbondong-bondong mendaftarkan anaknya ke sekolah terdekat sesaui zonasi. Seperti contoh kecil di SDN Sungaiandai 3, Banjarmasin, orangtua siswa sudah mendatangi sekolah tersebut sejak pukul 06.00 Wita, Kamis (2/5).

Namun masalah muncul, SDN Sungaiandai 3 hanya bisa menerima 108 orang murid, sementara fakta di lapangan baru pukul 11.00 Wita pendaftaran sudah ada 170 pendaftar. Apakah masalah yang sama di 2018 sistem zonasi yang menuai banyak masalah bakal terjadi lagi.

Padahal, sistem zonasi, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Karena, rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah.

Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu. Namun, dalam prakteknya, sistem tersebut tidak berjalan lancar.

Karena ketidakseimbangan daya tampung sekolah (supply) yang terbatas sedang jumlah pendaftar (demand) lebih banyak. Sehingga ketidakseimbangan itu, mengancam hak murid untuk menerima pendidikan yang dekat dengan rumahnya. Bahkan orangtua pun akhirnya mengeluh karena anaknya tak bisa masuk ke sekolah-sekolah dekat tempat tinggal mereka yang terbatas daya tampung.

Saat gagal masuk sekolah negeri, para murid memiliki alternatif untuk mendaftarkan diri di sekolah swasta. Namun, kebanyakan sekolah swasta favorit sudah lebih dulu menutup masa pendaftaran murid baru sebelum prosedur PPDB dibuka.

Baca: Mulan Jameela Ternyata Gagal Lolos ke Parlemen, Padahal Istri Ahmad Dhani Ini Banyak dapat Ucapan

Baca: Jadwal MotoGP Spanyol 2019 Live Trans7, Marc Marquez dan Jorge Lorenzo Tercepat di FP, Rossi Jeblok

Padahal, salah satu tujuan diberlakukannya sistem zonasi ini untuk menghilangkan persaingan antar sekolah negeri dan siswa. Hal ini dilakukan karena kriteria penerimaan siswa maupun status sekolah ‘favorit’ bukanlah berdasar kompetensi, melainkan jarak.

Selain itu, dalam aturan 2019 ini juga diatur mengenai kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah asal (zonasi) yang sama dengan sekolah asal. Hal ini untuk mengantisipasi surat domisili palsu atau ‘bodong’ yang dibuat jelang pelaksanaan PPDB. (*)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved