Berita Tabalong

32 Desa di Tabalong Masih Masuk Kawasan Hutan, Pemkab Usulkan Ini ke Kementerian

Sebagian desa yang ada di Kabupaten Tabalong masih masuk dalam kawasan hutan, baik kawasan hutan lindung maupun hutan produksi yang bisa dikonversi.

32 Desa di Tabalong Masih Masuk Kawasan Hutan, Pemkab Usulkan Ini ke Kementerian
KPH Tabalong
Kepala KPH Tabalong melakukan penanaman pohon di Desa Hayup. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG – Sebagian desa yang ada di Kabupaten Tabalong masih masuk dalam kawasan hutan, baik kawasan hutan lindung maupun hutan produksi yang bisa dikonversi. Dan saat ini Pemerintah Pusat tengah menggalangkan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial untuk melakukan pendataan kembali.

Melalui program Reforma Agraria ini, pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan TORA dan pemberian legalitas akses Perhutanan Sosial kepada masyarakat bawah.

Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Tabalong belum lama ini juga memberikan sosialisasi kepada aparat desa, khusunya yang desanya masuk dalam kawasan hutan.
Kepala KPH Tabalong Hariadi mengatakan ada 32 desa yang masih masuk dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Namun tahun ini Pemerintah Daerah kembali mengusulkan kepada kementerian kehutanan agar bisa membebaskan desa dari kawasan hutan. Dan saat ini tengah dalam proses pengusulan yang nantinya akan dilakukan pendataan dan survey.

Baca: Jadwal MotoGP Spanyol 2019 - Jorge Lorenzo Mengeluh Soal Kesehatannya saat Hadapi Persaingan Berat

Baca: Jadwal Buka Puasa, Imsakiyah Hari ke 1 Ramadhan 1440 H/Senin 6 Mei 2019 Jakarta & Kota Besar Lain

Baca: Jadwal Buka Puasa Hari Ini 1 Ramadhan 1440 Hijriyah/6 Mei 2019 Kota Besar Indonesia & Doa Buka Puasa

Pengajuan juga pernah dilakukan pada tahun 2013 namun dengan adanya program TORA ini kan kembali dilakukan pendataan kembali.

Perbedaan desa yang masuk dalam kawasan hutan khususnya hutan lindung warganya tidak dapat memiliki dokumen kepemilikan lahan yaitu sertifikat tanah. Beberapa fasilitas umum milik desa biasanya memang sudah dimiliki sebelum dilakukan penetapan kawasan hutan.

“Untuk penetapan kawasan hutan dimulai pada 1980an sedangkan keberadaan desa sudah lama sebelum penetapan tersebut, yang terakhir dilakukan pada tahun 2009,” ujarnya.

Beberapa desa yang masuk dalam kategori kawasan hutan produksi seperti Desa Salikung, Dambung Raya, Nisim, SOlan, Garagata dan Nalui yang berada di Kecamatan Bintang Ara.

Sedangkan Desa yang masuk dalam kawasan hutan lindung seperti desa Purui Kecamatan Jaro dan Kinarum Kecamatan Upau.

“Kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa menjaga kawasan hutan dan tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan,” ujarnya.

Melalui penilaian nantinya baru bisa diputuskan oleh pemerintah pusat apakah desa dikeluarkan dari kategori kawasan hutan, atau bisa juga dengan menjalankan kerjasama untuk tetap menjadi kawasan hutan namun dengan aturan dan syarat tertentu atau bahkan dengan melakukan relokasi penduduk.
(Banjarmasinpost.co.id/Reni Kurniawati)

Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved