Berita Banjarmasin

Kanwil Kemenkumham Kalsel Temukan PPNS Daluwarsa pada Dinas Perhubungan di Kabupaten

Monev yang digelar pada tahun 2019 itu bertujuan untuk melakukan pendataan dan koordinasi dengan dinas terkait agar terjalin hubungan timbal balik.

Kanwil Kemenkumham Kalsel Temukan PPNS Daluwarsa pada Dinas Perhubungan di Kabupaten
HO/Kemenkumham Kalsel
Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Kalsel menggelar monitoring dan evaluasi (monev) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Perhubungan di empat Kabupaten 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menggelar monitoring dan evaluasi (monev) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Perhubungan di empat Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Selatan antaranya Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara.

Monev yang digelar pada tahun 2019 tersebut bertujuan untuk melakukan pendataan dan koordinasi dengan dinas terkait agar terjalin hubungan timbal balik yang baik.

"Bagaimanapun Kanwil punya peran penting untuk melakukan monev dalam rangka pengendalian tugas teknis, kerjasama, dan pembinaan PPNS di wilayah Kalimantan Selatan termasuk kewenangan untuk melantik PPNS," jelas Riswandi Kepala Bidang Pelayanan Hukum.

Pasca dilantik, menurut orang nomor dua di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM tersebut, mereka tidak boleh membiarkan begitu saja, karena ada kewajiban untuk melakukan pemantauan dan pembinaan sejauh mana efektivititas pasca dilantik sebagai PPNS.

Baca: SDN Sungai Andai 3 Banjarmasin Kebanjiran Pendaftar, Sekolah Hanya Menerima 120 Calon Siswa

Baca: Masih Banyak SDN Kekurangan Siswa, Kepala Sekolah Menduga Dampak Aturan Baru

"Jangan-jangan ada kartu tanda anggota PPNS yang sudah daluwarsa sehingga tidak mempunyai legalitas dalam melakukan penyidikan," ujarnya.

Senada dengannya, Nurhaina Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mengakui di lapangan masih banyak para PPNS atau calon PPNS yang masih bingung tentang persyaratan melakukan perpanjangan atau pelantikan sebagai PPNS baru.

"Untuk itulah Kanwil hadir dan turun ke daerah," tukas Ibu satu anak ini.

Daman seorang PPNS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin mengatakan keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor kurangnya jumlah PPNS di instansi tersebut, terlebih dengan regulasi sekarang yang mensyaratkan harus seorang sarjana hukum.

Adapun data PPNS yang tersebar pada Dinas Perhubungan di empat kabupaten tersebut yakni Tapin satu orang dengan status aktif, HSS nihil, HST satu orang dengan status daluwarsa dan HSU nihil.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved