Berita Banjarmasin

Pemerintah Pusat Tak Akan Berikan Tambahan Bantuan Bus untuk BRT Banjarbakula, Begini Saran Dewan

Sudah cukup lama dipersiapkan, akhirnya program Bus Rapid Transit (BRT) Banjarbakula masuk ke fase simulasi di awal Bulan Mei 2019.

Pemerintah Pusat Tak Akan Berikan Tambahan Bantuan Bus untuk BRT Banjarbakula, Begini Saran Dewan
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
H Riswandi, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sudah cukup lama dipersiapkan, akhirnya program Bus Rapid Transit (BRT) Banjarbakula masuk ke fase simulasi di awal Bulan Mei 2019.

Namun belum beroperasional secara resmi saja, diperkirakan Pemerintah Provinsi Kalsel akan hadapi tantangan baru dalam pengembangan program BRT Banjarbakula ini.

Pasalnya dipastikan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Perhubungan tidak akan menggelontorkan lagi bantuan berupa unit bus untuk program BRT Banjarbakula.

Hal ini dinyatakan Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, H Riswandi usai berkonsultasi dengan Kementrian Perhubungan di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Untuk bantuan berupa unit bus dipastikan tidak ada lagi. Nantinya bantuan akan berupa pembelian layanan saja," kata H Riswandi kepada Banjarmasinpost.co.id, Senin (6/5/2019).

Baca: Ketakutan Adik Ahok BTP Saat Posting Foto Syahrini dan Reino Barack? Fifi Lety Terpaksa Lakukan Ini

Baca: Ini Doa Buka Puasa Ramadhan 1440 H, Simak Tata Cara Berbuka Puasa Sesuai Sunnah Rasulullah

Baca: Mulan Jameela Kena Tipu dan Jualan Cilok Diungkap Keluarga Istri Ahmad Dhani dalam Kisah Masa Lalu

Baca: Kemesraan Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh Saat Sahur Bareng, Teman Ivan Gunawan di Ramadhan 1440 H

Bantuan pembelian layanan dijelaskannya yaitu bisa berupa subsidi pembayaran biaya operasional operator BRT Banjarbakula di Kalsel.

Dengan demikian, langkah paling tepat Pemerintah Daerah saat ini menurutnya mencari pihak ketiga yang menyediakan dan mengoperasionalkan tambahan bus dalam program BRT.

"Nanti bisa berupa subsidi ke operator, jadi Pemerintah Daerah carikan dulu pihak ketiga yang mau bekerjasama di program ini," terangnya.

Hal ini menurutnya penting, karena dengan armada bus yang dimiliki untuk program ini yaitu lima unit bus dinilai jauh dari cukup untuk pelayanan optimal program BRT.

Dimana dengan hanya lima unit bus beroperasi, waktu tunggu penumpang di setiap halte diperkirakan bisa mencapai rata-rata tiga puluh menit.

"Tentu kalau tiga puluh menit orang jadi malas pakai BRT kan, jadi hitung-hitungan kemarin optimalnya paling tidak dua puluh unit," kata H Riswandi.

Walaupun merupakan program yang termasuk baru di Kalsel dan perlu waktu untuk merubah kebiasaan dan kultur masyarakat untuk gunakan transportasi bus, namun program ini menurutnya bagus sebagai cara peningkatan pelayanan masyarakat di Kalsel.

Apalagi menurut H Riswandi, selain Kalsel, sudah ada lima daerah lain yang juga sudah mengajukan proposal bantuan Kementrian Perhubungan untuk program serupa di daerahnya masing-masing.

"Ini kan menjadi semacam stimulus dari Pemerintah Pusat untuk Pemda tingkatkan layanan publik, jadi rasanya sayang kalau kita lewatkan. Karena daerah lain juga berlomba buat program ini," kata H Riswandi.

Namun Ia nyatakan sepenuhnya serahkan hal tersebut kepada Pemerintah Daerah yang mengukur seberapa tingkat prioritas terhadap program tersebut. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved