Pemerintah Ditantang Mencari Cara Menyediakan Bus Tambahan untuk Program BRT

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalsel akan menghadapi tantangan baru dalam pengembangan program BRT Banjarbakula ini.

Masalahnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dipastikan tidak akan menggelontorkan lagi bantuan berupa unit bus untuk program BRT Banjarbakula.

Hal ini dinyatakan Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, H Riswandi usai berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Untuk bantuan berupa unit bus dipastikan tidak ada lagi. Nantinya bantuan akan berupa pembelian layanan saja," kata H Riswandi kepada BPost, Senin (6/5).

Bantuan pembelian layanan dijelaskannya yaitu bisa berupa subsidi pembayaran biaya operasional operator BRT Banjarbakula di Kalsel.

Baca: BRT Akan Operasional hingga 22 Mei, Penumpang Diberi Kesempatan Menikmati, Gratis

Baca: Reaksi Mengejutkan Baim Wong Saat Masakan Paula Verhoeven Keasinan Ketika Sahur Ramadhan 1440 H

Baca: Data Sementara Situng KPU hingga Selasa 7 Mei 2019: Jokowi-Maruf Unggul 13,3 Juta Suara

Baca: Tangis Vanessa Angel yang Terjerat Kasus Prostitusi Artis Jalani Puasa Ramadhan, Ingat Sosok Ini

Dengan demikian, langkah paling tepat pemerintah daerah saat ini menurutnya mencari pihak ketiga yang menyediakan dan mengoperasionalkan tambahan bus dalam program BRT.

"Nanti bisa berupa subsidi ke operator, jadi pemerintah daerah carikan dulu pihak ketiga yang mau bekerja sama di program ini," terangnya.

Hal ini menurutnya penting, karena dengan armada bus yang dimiliki untuk program ini yaitu lima unit bus, dinilai jauh dari cukup untuk pelayanan optimal program BRT.

Dimana dengan hanya lima unit bus beroperasi, waktu tunggu penumpang di setiap halte diperkirakan bisa mencapai rata-rata tiga puluh menit.

"Tentu kalau tiga puluh menit orang jadi malas pakai BRT kan, jadi hitung-hitungan kemarin optimalnya paling tidak dua puluh unit," kata H Riswandi.

Walaupun merupakan program yang termasuk baru di Kalsel dan perlu waktu untuk merubah kebiasaan dan kultur masyarakat untuk gunakan transportasi bus, namun program ini menurutnya bagus sebagai cara peningkatan pelayanan masyarakat di Kalsel.

Apalagi menurut H Riswandi, selain Kalsel, sudah ada lima daerah lain yang juga sudah mengajukan proposal bantuan Kementerian Perhubungan untuk program serupa di daerahnya masing-masing.

"Ini kan menjadi semacam stimulus dari pemerintah pusat untuk pemda tingkatkan layanan publik, jadi rasanya sayang kalau kita lewatkan. Karena daerah lain juga berlomba buat program ini," kata H Riswandi.