Berita Kabupaten Banjar

Rapat Pleno di KPU Banjar, Bawaslu Banjar Sebut Belum Ada Indikasi Kecurangan, Saksi Dikeluarkan

Pihaknya mengetahui ada saksi yang dikeluarkan dari Rapat Pleno KPU Banjar, dikarenakan saksi itu selalu protes, namun tak memiliki surat mandat.

Rapat Pleno di KPU Banjar, Bawaslu Banjar Sebut Belum Ada Indikasi Kecurangan, Saksi Dikeluarkan
banjarmasinpost.co.id/hasby suhaili
Rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 di KPU Banjar, Senin (6/5/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURAKPU Banjar mengeluarkan saksi Hj Erlianti Ariyati karena tidak mengantongi surat mandat, Senin (6/5/2018).

Seharusnya KPU Kabupaten Banjar tetap memberikan tawaran kepada saksi tersebut boleh tetap berada dalam ruangan rapat untuk menyaksikan rapat pleno terbuka, namun tidak memiliki hak menyampaikan keberatan terhadap perolehan hasil rekapitulasi yang dibacakan PPK.

Diungkapkan Anggota Bawaslu Banjar, Ramlianoor. Pihaknya mengetahui ada saksi yang dikeluarkan dari Rapat Pleno KPU Banjar, dikarenakan saksi tersebut selalu protes, namun tidak memiliki surat mandat yang sesuai dari partainya.

"Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Semula dia saksi dari PAN namun ternyata bukan mandat dari partai tersebut, sehingga berikutnya dia menyampaikan surat mandat dari calon DPD pada hari ini juga yang seharusnya mandat tersebut diserahkan satu hari sebelum rekap di kabupaten," jelasnya.

Pihaknya mengharapkan Rapat Pleno ini berjalan dengan lancar, walau terjadi perbedaan data harus diselesaikan saat itu juga bersama KPU Banjar dan saksi yang hadir.

Pihakya pun membenarkan, untuk Kecamatan Paramasan dan Cintapuri Darussalam sempat dipending, sementara menyesuaikan dengan data yang dimiliki Panwascam.

"Hanya untuk Kecamatan Paramasan yang kami pending dua kali, namun setelah ketemu selisih data tersebu, kami minta PPK Paramasan memperbaiki dan menyampaikan lagi dalam Rapat Pleno terbuka. Tidak dengan cara menghitung surat suara ulang lagi di kabupaten, hanya mencocokkan dengan data DAA 1 dan rekap C1," jelasnya.

Anggota Bawaslu Banjar, Syahrial Fitri mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum ada menemukan indikasi kecurangan. Justru yang banyak terjadi dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Banjar terdapat beberapa kekeliruan.

Disebutkanya, pertama ketidaksesuaian antara DPT dan DPTb dalam DPTHP-3 dengan DPT dan
DPTb dalam MODEL DA1-PPWP, MODEL DA1-DPR, MODEL DA1-DPD, MODEL DA1-DPRD Provinsi, MODEL DA1-DPRD Kabupaten/kota hampir semua kecamatan bermasalah. Tetapi terkait hal ini Bawaslu Banjar sudah melakukan penyelesaian administratif cepat.

“Kedua, terhadap kekeliruan dalam penjumlahan data perolehan suara, memang terdapat beberapa kecamatan yang tidak sesuai dengan data saksi dan Bawaslu Banjar. Akhirnya setelah dilakukan penelitian, pencermatan dan pemeriksaan, ternyata memang benar salah penjumlahan,” katanya, Selasa (7/5).

Lanjut Syahrial, maka yang dilakukan dengan cara pembetulan langsung terhadap data yanf keliru tersebut berdasarkan formulir mode DA-1 dan lampirannya. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved