Berita Kotabaru

Tunjangan Dokter Kembali Tertunggak, IDI Kotabaru Keluarkan Surat Perintah ke Seluruh Anggota

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kotabaru merasa haknya dicicil dan sebelumnya sempat menunggak akhirnya mengambil sikap.

Tunjangan Dokter Kembali Tertunggak, IDI Kotabaru Keluarkan Surat Perintah ke Seluruh Anggota
istimewa
ketua IDI Kotabaru 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kotabaru merasa haknya dicicil dan sebelumnya sempat menunggak akhirnya mengambil sikap.

Ketua IDI Cabang Kotabaru dr Muhammad Amin, mengeluarkan surat perintah kepada anggotanya.

Surat perintah tersebut adalah memerintahkan kepada seluruh anggota IDI yang bekerja di Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru untuk tidak melaksanakan pelayanan bukan- kegawatdaruratan di Puskesmas tempat bekerja.

Selain itu, tetap melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan.

Perintah lainnya adalah menunda penerbitan surat rekomendasi pembuatan SIP untuk bekerja di Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru.

Surat perintah tersebut dikeluarkan Ketua IDI Cabang Kotabaru, Muhammad Amin.

Kepada Banjarmasinpost, Selasa (7/5/19) mengtakan hal itu dilakukan sebab permasalahan sebelumnya kembali terjadi.

Sebelumnya, sempat ada tunggakan tunjangan sejak September 2018 hingga Maret 2019.

Baca: Tiga Kelompok Penderita Diabetes Ini Sebaiknya Lakukan Ini Jika Ingin Berpuasa

Baca: Penampakan Irish Bella Sudah Berhijab Usai Nikahi Ammar Zoni, Mantan Giorgino Abraham Hijrah?

Baca: Bacaan Doa Buka Puasa Ramadhan 1440 H/2019, Simak Sejumlah Sunnah Rasulullah Soal Berbuka Puasa

Baca: Pacaran dan Menangis Membatalkan Puasa? Ini Jawaban Ustadz Abdul Somad Pas untuk Ramadhan 1440 H

Baru dibayarkan pada April lalu.

Kali ini terjadi lgi, yang seharusnya dibayar tiap bulan.

Saat ini, belum diselesaikannya tunggakan pembayaran tunjangan tersisa bulan Maret dan April 2019 untuk dokter yang bekerja di Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru.

"Tunjangan sempat berbulan-bulan baru dibayarkan, padahal sudah hearing di DPRD Kotabaru, tapi kali ini kembali lagi. Harusnya langsung dibayar tiap bulan, tapi ini malah dicicil, " katanya.

Selain itu, dr Amin juga menyebutkan belum distribusikannya pembayaran non kapasitas BPJS sejak Februari 2019 ke Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru.

Bahkan, tidak jelasnya aturan yang mendasari pemotongan tunjangan dokter berdasarkan absensi dokter Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.

"Makanya kami intruksikan anggota IDI untuk melaksanakan surat perintah tersebut," katanya.

Dia mengatakan bila di poli masih ada yang melaksanakan bisa jadi itu hanya perawat dan bidan.

Sementara untuk dokternya sudah diintruksikan terkecuali pelayanan gawat darurat.

"Surat perintah ini berlaku hingga batas yang tak ditentukan. Kami melakukan ini karena sudah berbagai macam upaya, mulai dari ke Bupati namun tak direapon hingga hearing di DPRD dan masih seperti ini," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kotabaru, H Akhmad Rivai, dihubungi berkali-kali tidak mengangkat telepon.

Begitu juga dengan pesan WhatsApp, hanya dibaca dan tak dibalas.
Hingga berita ini diturunkan pukul 14.00 wita, Kadinkes Kotabaru belum memberikan jawaban.

(Banjarmasinpost.co.id/man hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved