Berita Nasional

PAN-Demokrat Diam Soal Pansus Pemilu 2019, ''Rakyat akan Catat Perilaku Parpol 'Plintat-plintut'''

Mengingat PAN dan Demokrat sama-sama pendukung Prabowo-Sandiaga, semestinya kedua partai politik itu senada dengan PKS dan Gerindra.

PAN-Demokrat Diam Soal Pansus Pemilu 2019, ''Rakyat akan Catat Perilaku Parpol 'Plintat-plintut'''
Kolase/Banjarmasinpost.co.id
PAN dan Demokrat 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Sebagai mitra koalisi PKS dan Gerinda sama-sama mendukun Prabowo-Sandiaga Uno, PAN dan Partai Demokrat semestinya mendukung usul PKS soal pembentukan Pansus Pemilu 2019 di DPR-RI.  PAN dan Demokrat justru pilih tak bersuara.

Dilansir dari Kompas.com, sikap bungkam Partai Amanat Nasional ( PAN) dan Partai Demokrat mengenai usul penggunaan hak angket dan pembentukan panitia khusus (Pansus) berkaitan penyelenggaraan Pemilu 2019 di parlemen, menggambarkan pragmatisme kedua partai itu.

Demikian diungkapkan analis politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam kepada Kompas.com, Rabu (8/5/2019).

Arif menjelaskan, hak angket dan pembentukan Pansus itu diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan didukung oleh Partai Gerindra, dua partai politik pendukung capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019.

Mengingat PAN dan Demokrat sama-sama pendukung Prabowo-Sandiaga, semestinya kedua partai politik itu senada dengan PKS dan Gerindra.

“Tapi dua partai itu memilih tidak memberikan pendapat. Diamnya Fraksi PAN dan Demokrat ini sangat bisa dibaca sebagai strategi politik main aman,” ujar Arif.

Arif memahami dilema yang dihadapi PAN dan Demokrat. Ia menilai, opsi digulirkannya hak angket dan pembentukan Pansus terkait penyelenggaraan Pemilu, di satu sisi mungkin sejalan dengan strategi kubu Prabowo.

Namun di sisi lain, manuver tersebut tidak menguntungkan bagi masa depan PAN dan Demokrat apabila kedua partai politik itu nantinya memilih arah baru koalisi dengan barisan partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

Arif mengatakan, mendukung hak angket dan Pansus di parlemen tentu akan menutup pintu koalisinya kemudian hari dengan kubu Jokowi-Ma’ruf.

“Jika Jokowi menang, mereka ada harapan untuk bisa masuk ke pemerintahan Jokowi. Artinya, tidak berpendapat atau diam dalam rapat paripurna ini dapat dibaca sebagai main aman, agar siapapun yang ditetapkan menang, dua partai ini bisa masuk pemerintahan. Termasuk ke kubu Jokowi yang menjadi lawan politik selama Pemilu,” ujar Arif.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved