Berita HSS

Air Sungai Amandit Diduga Tercemar Penambangan, Pemkab HSS Segera Bentuk Tim Penanganan

Warga Hulu Sungai Selatan, mengeluhkan kualitas air Sungai Amandit yang selama ini digunakan secara langsung warga untuk aktivitas mandi dan mencuci.

Air Sungai Amandit Diduga Tercemar Penambangan, Pemkab HSS Segera Bentuk Tim Penanganan
banjarmasinpost.co.id/pramita
Sungai Amandit 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Warga Hulu Sungai Selatan, mengeluhkan kualitas air Sungai Amandit yang selama ini digunakan secara langsung warga untuk aktivitas mandi dan mencuci.

Hampir tiap hari, air sungai berwarna keruh yang tingkat kekeruhannya cukup pekat. Padahal, air tersebut juga digunakan sebagai bahan baku untuk produksi air bersih PDAM.

“Tingkat kekeruhannya menurut kami sudah tak normal sehingga kami menduga ada pencemaran. Baik  dari penambangan batu bara ilegal maupun penambangan pasir yang marak di wilayah Padang Batung,”ungkap warga Padang Batung, yang enggan dikutif namanya, Rabu 8 Mei 2019 kemarin. Dijelaskan, saat ini marak penambangan Galian C, yaitu pasir dan batu di Desa Ambarai.

Masih di kawasan Padang Batung, menurut warga tadi, juga diduga ada aktivitas penambangan batu bara secara illegal, sehingga airnya merembes ke sungai. “Sekarang, palingJumat airnya bening, karena kemungkinan tak melakukan aktivitas penambangan tiap Jumat,”ungkapnya. Informasi dugaan pencemaran air sungai Amandit pun beredar di media sosial.

Baca: Baru Lion Air Lapor Ekstra Flight ke Tiga Tujuan dari Banjarbaru, Dirlantas cek Persiapan Mudik 2019

Menyikapi hal tersebut, Bupati HSS H Achmad Fikry melaksanakan rapat koordinasi, di Kantor Dinas Perikanan, yang salah satunya membahas hal tersebut. Diakui, kualitas air Sungai Amandit di HSS  mengalami penurunan kualitas, dan hal tersebut menjadi perhatian Pemkab HSS dengan segera membentuk tim penanganan.

Rapat dihadiri Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Pj Sekda Hubriansyah serta pejabat pemerintahan lainnya.

Bupati HSS H Achmad Fikry, meminta jajarannya, agar  membentuk Tim Khusus yang diketuai Wakil Bupati HSS, dalam upaya menangani penurunan kualitas air sungai Amadit, yang selama ini menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat  Bumi Antaludin.

“Masalah ini harus ditangani lintas SKPD dan pihak lainnya. Semua yang terlibat dalam tim hendaknya aktif  menangani  masalah penurunan kualitas air sungai tersebut,”kata Fikry, seperti dikutif dari rilis bagaian protokol dan Kehumasan HSS. Adapun langkah yang dilakukan, pertama membuat surat resmi ke  Dinas Pertambangan Provinsi Kalsel., dan Inspektur Tambang dengan tembusan ke Gubernur Kalsel.

Bupati juga meminta, agar masalah tersebut diskusikan dengan pihak terkait dari Pemprov, agar segera melakukan tindak lanjut ke lapangan, “Selain itu, tim khusus penanganan kualitas air Sungai Amandit hendaknya berkoordinasi dengan Forkopimda,”kata Fikry.

Baca: Sinyal BTS di Pedalaman Banjar Lemah, Kadis KISP Banjar Farid Soufian Segera Surati Pihak Ini

Wabup HSS, Syamsuri Arsyad menyatakan segera menindaklanjuti dan mengarahkan SKPD terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Wilayah Permukiman dan Lingkungan Hidup (DIspera KPLH) HSS HM Saputera yang dikonfirmasi mengenai pengaduan warga kekeruhan sungai tersebut menyatakan, pengawasan dilaksanakan secara rutinterhadap penambangan batu bara yang memiliki izin.

“Terutama terkait pembuangan air limbah agar tak melebihi ambang batas tingkat kekeruhan yang diizinkan untuk dikonsumsi,”kata Saputera. Disebutkan, hasil penelusuran alirah sungai amandit, mulai jembatan Muara Banta hingga bendung AMandit di Desa Malutu pada 3-4 April lalu, dan telah dilakukan pengambilan sampel air di beberapa lokasi, terdapat beberapa sumber pencemaran yang mengakibatkan air keruh. 

Baca: Sehari Masa Pendaftaran Murid Baru, Semua SD di Banjarbaru Diserbu Para Pendaftar

Penyebabnya, kegiatan penambangan baru bara illegal dan penambangan pasir dan batu di dalam dan bantaran sungai.

“Terhadap usaha kegiatan penambangan illegal, atau tak berizin, kami sampaikan kepada instansi yang berwenang, dalam hal tersebut Dinas Pertambangan dan energy provinsi Kalsel, karena sektor tersebut sudah diambil alih kewenangannya oleh Pemprov Kalsel,”katanya. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved