Berita Tanahlaut

Raperda Pemilihan Kepala Desa Disetujui Dewan, Abdi Minta Tak Ada Penghitungan Suara Ulang

Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Tanahlaut akhirnya disetujui untuk disahkan oleh Pansus 44

Raperda Pemilihan Kepala Desa Disetujui Dewan, Abdi Minta Tak Ada Penghitungan Suara Ulang
Humas Pemkab Tanahlaut
Bupati Tanahlaut H Sukamta 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Tanahlaut akhirnya disetujui untuk disahkan oleh Pansus 44 dan 45 DPRD Tanahlaut.

Persetujuan dengan penandatanganan kesepahaman untuk disahkan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Tanahlaut H Sukamta dengan DPRD Kabupaten Tanahlaut.

Dengan disetujuinya Raperda pemilihan kepala desa maka pemilihan kepala desa di Kabupaten Tanahlaut bakal memiliki aturan hukum yang jelas. Setelah sebelumnya bertahun-tahun pemilihan kepala desa di Kabupaten Tanahlaut tak memiliki payung hukum untuk mengatur jalannya pemilihan.

Bupati Tanahlaut H Sukamta kepada Banjarmasinpost.co.id, Jumat (10/5/2019) mengatakan usulan Raperda dari Pemkab Tanahlaut termasuk Raperda pemilihan kepala desa memang harus disiapkan sejak dini. Pasalnya pada November tahun ini Kabupaten Tanahlaut akan menggelar pemilihan kepala desa serentak di 54 desa di Kabupaten Tanahlaut.

"Maka dari itu kita harus segera memersiapkan pemilihan kepala desa nanti," ujarnya.

Baca: Buka Lapak Wadai Sebelum Jam 2 Siang, Satpol PP Tapin Bakal Bergerak dan Lakukan Tindakkan Tegas

Baca: Jadwal Liga 1 2019 Mulai Rabu (15/5), Shopee Jadi Sponsor Utama, PSS Sleman vs Arema FC Jadi Pembuka

Baca: Mau Makan Iwak Karing Batanak Kelas Hotel Berbintang? Datang ke Mercure Banjarmasin Segini Harganya

Selain Raperda pemilihan kepala desa Raperda Badan Permusyawarahan Desa (BPD) juga sudah disetujui untuk disahkan.

"BPD memiliki peran strategis untuk bersama-sama membangun desa dengan sinergi dengan pemerintah desa," ujarnya.

Sementara tambah Wakil Bupati Tanahlaut Abdi Rahman memang sebelumnya tak ada aturan tentang pemilihan kepada desa.

"Bagiamana kalau ada calon tunggal itu belum diatur, dan kasus lain," sebutnya.

Ia berharap dengan ada payung nantinya takkan ada lagi penghitungan suara ulang sepertinya yang terjadi pada pemilu kepada desa lalu.

Selain usulan Raperda tentang pemilihan kepala desa dan BPD, usulan Raperda lain yang juga disetujui untuk disahkan yaitu Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 5 tahun 2010 tentang penambahan penyertaan modal dari Pemkab Tala kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tanahlaut.

Sementara Raperda tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanahlaut kepada perusahaan penjamin kredit daerah Kalsel ditolak dan tidak dapat disetujui oleh Pansus 21 DPRD Tanahlaut.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna)

Penulis: Milna Sari
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved