Berita Kotabaru

Kotabaru Alami Defisit Anggaran, Tiap SKPD Terpaksa Pangkas Program Kegiatan

Defisit anggaran ini, berimbas terhadap pemangkasan anggaran program kegiatan di seluruh SKPD.

Kotabaru Alami Defisit Anggaran, Tiap SKPD Terpaksa Pangkas Program Kegiatan
banjarmasinpost.co.id/man hidayat
Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU -  Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan mengalami defisit anggaran.

Defisit anggaran ini, berimbas terhadap pemangkasan  anggaran program kegiatan di seluruh SKPD.

Hal itu diperkuat dengan beredarnya surat rancangan RKPD tahun 2019 yang ditandatangani Sekretris Daerah. Surat tersebut berisi hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang menyatakan anggaran sedang defisit mengalami defisit.

Terkait surat per 9 Mei 2019 tersebut, Sekretris Daerah Kotabaru H Said Akhmad, Senin (13/5/19) tak membantahnya. Dia membenarkan defisit anggaran yang sedang terjadi di Pemerintahan Kotabaru tersebut. 

Revisi perubahan anggaran dan pengurangan belanja pun dilakukan. Sebab di 2018 ada kegiatan yang belum terbayarkan lantaran ada pemotongan cukai rokok pada 10 Desember 2018 suratnya dari pemerintah pusat, makanya pekerjaan 2018 terhutang sehingga tak bisa dibayar menjadi hutang dan ini wajib dibayar.

Baca: SESAAT LAGI Waktu Berbuka! Jadwal Buka Puasa 8 Ramadhan, Senin 13 Mei 2019 Jakarta & 33 Kota Lainnya

Baca: Kader PPP ini Tambah Bukti Penguat Laporannya Atas Dugaan Politik Uang Pemilu 2019

Baca: Kabupaten Banjar Tetap Bayarkan Gaji ke-13 Antara 22-24 Mei 2019

"Makanya kita berikan surat ini ke SKPD, kita lakukan pengurangan anggaran karena ada hutang pekerjaan di 2018 untuk pembangunan. Karena ini hutang, maka kita wajib membayarnya, " katanya.

Sebab itu, ada surat itu ke semua SKPD, sebab bila tidak dibayar, kontraktor bisa mengamuk lantaran tidak dibayar. SKPD akhirnya dihimbau untuk melakukan pengurangan mana yang tidak prioritas maka dilakukan pengurangan.

"Tahun 2018 juga defisit BPJS mendadak dari Pemerintah pusat dan akhirnya berpengaruh pada APBD kita di Kotabaru dan ini semua sama dengan di Kabupaten Kota lainnya, " katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah, saat ditemui usai sidang Paripurna mengatakan tidak ada pemberitahuan secara resmi ke DPRD Kotabaru. Padahal seharusnya dilaporkan agar mereka tahu.

"Tapi kami melihat surat yang beredar ke grup-grup saja. Terkait defisit anggaran kita tidak pernah dilaporkan, bagaimana posisi anggaran, defisit berapa dan hutang tidak tahu secara resmi, " katanya.

Bahkan jajaran dewan juga sudah sudah menyikapi melalui sidang LKPJ tanggapan dewan, itu menjdi item dewan karena daerah tidak pernah melaporkan secara resmi. Hutang-hutang daerah tidak pernah dilaporkam sehingga Banggar DPRD Kotabaru tak bisa memproses tahapan-tahapan ini yang bisa dimbil.

" Kami belum bisa mengambil sikap karena secara resmi tidak dilaporkan ke DPRD. Kami belum bisa memberikan komentar, tapi kami melakukan rapat internal untuk menyikapi isu-isu yang beredar itu, jadi kami juga tidak bisa menjustice apakah itu benar atau salah, " ktanya.

Baca: Raih Penghargaan dari Menkes RI, Bupati A Chairansyah Sebut Rahasia HST Bebas Malaria

Dia menyebutkan, idealnya, dan seharusnya sesuai regulsi, hutang itu wajib dilaporkan pada sidang paripurna DPRD, tidak hanya melalui surat. Sehingga bisa diproses bagaimana meknisme dan solusinya melalui rapat bersama TAPD dan Banggar dan simpulkan.

"Bagaimana kita bisa memproses terhadap hutang daerah yang konon dikabarkan diluar, tapi tidak pernah dilaporkan ke kami. Ya tidak bisa karena tidak ada laporan. Tapi kami akan rapat internal untuk menanggapi isu-isu itu, " katanya. (Banjarmasinpost.co.id/man hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved