Bumi Sanggam

Pahami Regulasi menjamin Pelayanan PPID yang Baik

Sidang lanjutan ajudikasi terkait gugatan sengketa informasi publik antara Komite Jaring Politisi dan Pemerintahan Bersih terhadap Dinas Pendidikan

Pahami Regulasi menjamin Pelayanan PPID yang Baik
diskominfo balangan
-pihak pemka balangan saatSidang lanjutan ajudikasi terkait gugatan sengketa informasiĀ  

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Sidang lanjutan ajudikasi terkait gugatan sengketa informasi publik antara Komite Jaring Politisi dan Pemerintahan Bersih terhadap Dinas Pendidikan (Disdik) Balangan berdasarkan surat sidang Nomor 21/IV/KI_KLS/2019 sudah melewati babak akhir.

Dalam pembacaan putusan, Jumat (10/5/2019) tadi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, menolak seluruhnya segala permintaan pemohon dan menerima dalil sanggahan yg disampaikan oleh termohon dalam hal ini Disdik Balangan.

Putusan itu sesuai dengan nomor 0031/V/KI-Kalsel-PS/2019, yang didasari setelah menimbang segala dalil-dalil yang disampaika, baik dari pemohon atau penggugat dan termohon yang dalam hal ini dikuasakan kepada bidang fasilitasi sengketa informasi PPID Kabupaten Balangan.

Majelis sidang selanjutnya menyampaikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 kepada para masing-masing pihak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara paling lambat 14 hari kerja setelah putusan sidang komisi informasi ditetapkan dan apabila lewat dari batas waktu tersebut maka dianggap daluwarsa.

Dan apabila para pihak menerima dan tidak melakukan banding maka putusan dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Sebelumnya disdik yang didampingi bidang fasilitasi sengeketa informasi PPID Kabupaten Balangan telah menjalanji proses mediasi pada 12/4/2019, dikarenakan gagal dalam porses negosiasi maka pihak pemohon memutuskan untuk lanjut ke sidang ajudukasi nonlitigasi pada 26/4/2019.

Di dalam sidang ini pihak pemohon menginginkan agar pihak termohon bisa memberikan salinan dokumen informasi yang mereka minta.

Pihak termohon ajukan pembelaan dengan bebrapa dalil yang diantaranya bahwa pemohon informasi tidak melakukan proses permohonan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan di Kabupaten Balangan yaitu Peraturan Bupati nomor 107 Tahun 2017.

Yakni, pemohon wajib melampirkan identitas diri atau KTP jika perorangan dan keterangan lainnya yang sah seperti legal standing jika pemohon merupakan badan publik lainnya semisal orgnisasi kemasyarakatan.

Namun sampai pemohon mengajukan gugatan keberatan karena tidak ditanggapinya permohonan ke Komisi Informasi pemohon tidak pernah memenuhi dari prosedur tersebut.

Halaman
12
Penulis: Dony Usman
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved