Berita Kotabaru

Soal THR Untuk ASN, Sekda Kotabaru : Tunggu Regulasi Pemerintah Pusat

Atas dasar tersebut, kini Pemkab Kotabaru tidak lagi bermasalah untuk mengucurkan dana THR.

Soal THR Untuk ASN, Sekda Kotabaru : Tunggu Regulasi Pemerintah Pusat
banjarmasinpost.co.id/man hidayat
Sekda Kotabaru H Said Akhmad 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Pemkab Kotabaru sempat kebingungan membayarkann THR dan Gaji ke 13 bagi ASN  di Pemkab setempat. Sebab, Pemerintah pusat meminta agar daerah lah yang membayarkan melalui APBD.

Namun, per Senin (13/5/19) siang ternyata ada surat baru. Surat tersebut dari Pemerintah pusat yakni berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan ketiga atas peraturan pemerintah No 19 tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ke 13 kepada PNS, Prajurit Tentara Negara Indonesia, Polisi Negara Indonesia, pejabat Negara, dan penerima pensiun dan tunjangan.

Atas perubahan tersebut, pencairan melalui APBD bisa dilaksanakan dengan hanya menggunakan Peraturan Kepala Daerah atau Perbup. Atas dasar tersebut, kini Pemkab Kotabaru tidak lagi bermasalah untuk mengucurkan dana THR.

"Sekarang ini kami masih menunggu regulasinya dari Pemerintah Pusat. Yang jelas bila harus menggunakan Perda, maka tidak akan tepat sasaran dan itu akan lebih sulit, " kata Sekretris Daerah Kotabaru, H Said Akhmad Kepada Banjarmasinpost.co.id, Selasa (14/5/19).

Baca: Pengakuan Nia Ramadhani Temukan Banyak Wanita di Rumah Ardi Bakrie Dulu, Jadi Pacar ke Berapa?

Baca: Anak Yatim Asal Solo ini Raih Nilai 100 Seluruh Mata Pelajaran UN 2019, Ibunya Hanya Penjual Mainan

Baca: Bacaan Doa Berbuka Puasa Ramadhan 1440 H, Simak Anjuran Rasulullah SAW Soal Buka Puasa

Dia menjelaskan, proses pembuat Perda waktunya cukup lama. Berbeda dengan Perbup. Dengan adanya Perbup, maka proses pembayaran akan jauh lebih mudah.

" Yang kami tunggu tinggal regulasi ini dan bisa dibayar dengan menggunakan perbub bukan perda. APBD siap saja apabila ada regulasinya sebagai dasar daerah untuk pencairannya, " katanya.

Said Akhmad mengatakan, sebelumnya daerah kebingungan lantaran pembiayaan pembayaran THR dan pensiun dibebankan ke APBD. Namun keluarnya aturan itu bisa lebih mudah sebab dana di Daerah ada, hanya saja sebelumnya belum ada regulasi yang jelas.

"Kalau seperti ini bisa saja tinggal menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat, " pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/man hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved